Surabaya, Jawa Timur - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i menemukan fakta miris yang dialami enam orang anak penghuni Panti Asuhan Bilyatimi di kawasan eks lokalisasai Dolly Jalan Dukuh Kupang XX Nomor 40.
Dalam kunjungannya tersebut, Imam mendapat aduan bahwa enam orang anak ini belum memiliki data administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (KK).
"Saya terkejut mengetahui hal ini. Teryata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 lalu masih menyisakan persoalan," ungkap Imam pada Rabu (12/10/2022) dilansir dari ANTARA.
"Karena ini Surabaya, harusnya tidak boleh ada yang tidak punya adminduk (administrasi kependudukan). Karena kalau anak itu tidak punya NIK (nomer induk kependudukan), akta kelahiran, maka nanti anak itu tidak bisa sekolah. Terus pemerintah juga tidak bisa mengintervensi bantuan sosial," jelasnya.
Sementara itu Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi Nur Fadilah menjelaskan bahwa dirinya sudah berupaya menguruskan administrasi kependudukan untuk anak-anak tersebut. Namun dia menemukan jalan buntu setelah dioper sana sini dari dinas satu ke dinas lainnya, bahkan ke Polrestabes Surabaya.
"Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos, kami diarahkan ke Polrestabes. Kemudian setelah di sana, kami di BAP. Lalu malah dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Untuk ini sudah 2 tahun berjalan," jelasnya.
Secara status memang mayoritas dari tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
Load more