Gubernur Jatim, Mendes dan Bakamla Launching LMD Bumdes di Atas Kapal Perang KRI Makasar

Sekadar informasi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) wajib dibentuk menjadi BUMDesMA. Adapun jumlah dana tersebut di Jatim hingga saat ini cukup banyak.

Hingga Oktober, tercatat aset dari eks PNMP-MD mencapai Rp 1.632 triliun. Dana itu dikelalola 523 unit pengelola keuangan (UPK). Adapun jumlah BUMDesMa di Jatim sudah mencapai 358 unit.

Khofifah ingin seluruh bupati mendukung penuh lahirnya PT LKM. Harapannya ada dana bantuan dari APBD untuk lembaga tersebut.

“Secara resmi, PT LKM sudah mendapat izin dari OJK. Ini penting didukung,’’ kata Khofifah yang kemarin juga mendapat tiga lencana emas dari Kemendes-PDTT berkat kiprahnya dalam mengembangkan desa.

Khofifah mengatakan bahwa bantuan APBD bisa diwujudkan melalui beragam cara. Itu bisa dilakukan untuk memberikan insentif bunga, sehingga para peminjam yang berasal dari masyarakat bisa dimudahkan.

“Keberadaan PT LKM ini diharapkan memutus mata rantai rentenir. Arahnya ke pemberdayaan perekonomian,” kata Khofifah.

Dia memastikan bahwa pemprov mendukung pengembangan lembaga keuangan. Termasuk salah satunya dengan menyiapkan sarana air bersih untuk mendorong penguatan pendapatan BUMDesMa. (zaz/gol)