Gubernur Jatim, Mendes dan Bakamla Launching LMD Bumdes di Atas Kapal Perang KRI Makasar

Surabaya, Jawa Timur – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) makin eksis di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong terwujudnya pengelolaan dana dari APBN yang legal, maju dan transparan. Salah satunya dengan merancang PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDesMa.

Jatim menjadi pilot project lahirnya PT LKM. Tercatat ada 15 lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kabupaten Gresik memiliki lembaga keuangan paling banyak dengan tujuh unit. Keberadaan PT LKM BUMDesMa dilaunching kemarin (27/10).

Prosesi pemberian izin dari OJK dilakukan di KRI-Makassar. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, termasuk Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B Hutabarat.

Abdul Halim menjelaskan bahwa keberadaan PT LKM amat penting untuk pengelolaan badan usaha desa. Bukan hanya sekadar inovasi, namun juga menunjukkan legalitas dalam pengelolaan keuangan.

“PT LKM ini akan terus didampingi OJK. Tentunya, kami berharap ke depannya ada supporting permodalan untuk lembaga tersebut,” kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim.

Menurut dia, keberadaan PT LKM akan mendorong pengembangan BUMDesMa. “Lembaga itu (BUMDesMa, Red) tak boleh mengurus uang. Maka perlu unit sendiri,” tambah Gus Halim.

Dia optimis keberadaan PT LKM BUMDesMa akan terus berkembang. Nasabah atau pasarnya jelas. Bahkan, lanjut Gus Halim, nantinya lembaga itu bisa saja menjelma menjadi bank desa yang menguasai kawasan pedesaan.

Sekadar informasi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) wajib dibentuk menjadi BUMDesMA. Adapun jumlah dana tersebut di Jatim hingga saat ini cukup banyak.

Hingga Oktober, tercatat aset dari eks PNMP-MD mencapai Rp 1.632 triliun. Dana itu dikelalola 523 unit pengelola keuangan (UPK). Adapun jumlah BUMDesMa di Jatim sudah mencapai 358 unit.

Khofifah ingin seluruh bupati mendukung penuh lahirnya PT LKM. Harapannya ada dana bantuan dari APBD untuk lembaga tersebut.

“Secara resmi, PT LKM sudah mendapat izin dari OJK. Ini penting didukung,’’ kata Khofifah yang kemarin juga mendapat tiga lencana emas dari Kemendes-PDTT berkat kiprahnya dalam mengembangkan desa.

Khofifah mengatakan bahwa bantuan APBD bisa diwujudkan melalui beragam cara. Itu bisa dilakukan untuk memberikan insentif bunga, sehingga para peminjam yang berasal dari masyarakat bisa dimudahkan.

“Keberadaan PT LKM ini diharapkan memutus mata rantai rentenir. Arahnya ke pemberdayaan perekonomian,” kata Khofifah.

Dia memastikan bahwa pemprov mendukung pengembangan lembaga keuangan. Termasuk salah satunya dengan menyiapkan sarana air bersih untuk mendorong penguatan pendapatan BUMDesMa. (zaz/gol)