Dongkrak Ekonomi Nelayan dan Daerah, KKP Dorong Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Banyuwangi, Jawa Timur - Menjadi daerah maritim, nelayan membutuhkan fasilitas untuk pendaratan ikan. Selain mendongkrak ekonomi nelayan, pelabuhan perikanan bisa ikut mengembangkan potensi daerah. Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan pelabuhan perikanan. 

"Jadi, kalau tidak ada pelabuhan, nelayan dari pasir, kalau waktu surut ngangkut ikan ke darat saja jadi masalah. Bagaimana kalau ngangkut sampai 10 ton kalau jaraknya sampai satu kilo,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini disela mengunjungi Pelabuhan Perikanan PT. Pasifik Masami Indonesia di Jl. Raya Banyuwangi-Situbondo, Banyuwangi.

Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Perikanan dibutuhkan untuk pendaratan ikan. Terutama bagi kapal di atas 30 GT. Bahkan kapal di atas 10 GT pelabuhan untuk pendaratan ikan. Dengan adanya pelabuhan perikanan, seluruh kapal ikan bersandar di dermaga. Semua hasil tangkapan bisa didaratkan di pelabuhan dengan kapal di atas 100 GT ini. Sehingga, memudahkan para pelaku usaha, pemerintah juga diuntungkan. Sebab, pendaratan ikan terkonsentrasi. Dampaknya, semua data tangkapan ikan itu akan dengan dikumpulkan oleh pemerintah. 

“Pengembangan industri juga dengan mudah dilakukan. Kalau (pendaratan ikan) terpencar, skala ekonominya tidak akan tercapai,” bebernya.

Pelabuhan perikanan di Banyuwangi ini ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan. Selanjutnya tinggal menggeser kapal-kapal ikan yang selama ini berpangkalan di pelabuhan umum untuk pindah ke pelabuhan perikanan tersebut.

Kapal ikan yang boleh bersandar di Pelabuhan perikanan PT Pasifik Masami Indonesia ini adalah kapal ikan Indonesia yang mencari ikan di zona IV. Mulai selatan NTT hingga wilayah barat Sumatera. 

“Tapi kalau menangkap ikan di selatan Jawa kita harapkan masuknya ke sini,” tegasnya.

Keberadaan Pelabuhan Perikanan ini, lanjutnya, juga memberikan kepastian pada sektor hilir industri perikanan. Dia mencontohkan, semisal Pelabuhan Perikanan di Banyuwangi ini diplot 50 ribu ton ikan, maka dalam satu tahun akan ada 50 ribu ton ikan didaratkan di pelabuhan tersebut.

Pelabuhan ini juga mendukung kebutuhan ikan di Banyuwangi. Sehingga akan menjamin kelangsungan industri tersebut. 

Bagi pemerintah pusat, keberadaan pelabuhan perikanan akan memudahkan pendataan dan pengutipan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bagi pemerintah daerah, secara tidak langsung akan sangat menguntungkan.

“Buat pemerintah daerah ikutannya akan banyak, uang berputar perbekalan kan ada di sini semua,” tutupnya. (hoa/hen)