Jawa Timur, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam RI) Mahfud MD menyatakan terkait mekanisme sidang kasus Kanjuruhan yang akan di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin depan (16/1/2023), merupakan wewenang dari Majelis Hakim PN Surabaya.
"Tanya ke Pengadilan, itu wewenang Pengadilan (terkait tertutupnya rencana sidang kasus Kanjuruhan)," tegas Mahfud MD ketika di wawancarai awak media usai menjadi pembicara dialog kebangsaan di Gedung Grahadi Surabaya, Sabtu (14/1/2023).
Lebih lanjut Menkopolhukam ini mengatakan, suatu persidangan harusnya digelar terbuka untuk umum. Semua orang boleh melihat jalannya persidangan asalkan menjaga ketertiban.
"Kalau sidang terbuka untuk umum, boleh dilihat, asal tertib," ucapnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini mengaku tidak mengetahui kenapa Majelis Hakim PN Surabaya menerapkan pembatasan dalam sidang Kanjuruhan ini.
Load more