Belum Sepakat soal Pemindahan Pasar Tradisional, Para Pedagang di Bojonegoro Lapor Polisi

Bojonegoro, Jawa Timur - Permasalahan pedagang pasar tradisional Bojonegoro dengan pemerintah kabupaten setempat belum berujung pada kesepakatan bersama, yaitu soal adanya rencana pemindahan Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata. Bahkan para pedagang pasar mengadu ke Polres Bojonegoro atas tindakan intimidasi yang telah dilakukan petugas Satpol PP dan BPBD setempat. 

Mirisnya akses jalan masuk ke dalam pasar terganggu dengan dibongkarnya saluran air yang dibiarkan mangkrak berlubang, dengan pintu masuk hanya bisa dilewati sepeda motor. Ketua Paguyuban Pasar Kota Bojonegoro (PPKB) Wasito, mengatakan kedatangannya bersama sejumlah perwakilan pasar ke Polres Bojonegoro untuk menyerahkan berkas yang berisikan isi aduan mereka terkait tindakan para petugas Satpol PP dan BPBD Kabupaten Bojonegoro yang dianggap sudah masuk intimidasi.
 
“Kita pedagang menempati pasar ini atas dasar akte notaris yang kita pegang yang secara hukum sah,” ungkap tegas Warsito. Kasihanlah kami yang ingin berdagang dengan nyaman, tanpa didatangi petugas-petugas ke dalam pasar. Hal itu membuat juga tidak nyaman bagi pembeli yang hendak belanja,” ujar Warsito.

Ada 1286 pedagang yang berjualan di pasar tradisional kota ini, berharap kepada pemkab setempat untuk membiarkan mereka tetap berdagang seperti sebelum-sebelumnya. 

“Kami sudah menaati aturan kala itu tahun 1994 dengan pihak investor yang mengerjakan pasar dengan sistem sewa beli, tolonglah hormati kami dan taat aturan yang sudah ada secara hukum sah,” lanjut Warsito.

“Biarlah semua pasar yang dibangun pasar wisata sudah jalan, pasar kota juga jalan,” tandasnya.

Para pedagang pasar yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Kota Bojonegoro masih terbuka untuk diajak berdialog tanpa disertai sikap arogansi pihak pemkab.
 
“Namun karena tindakan para petugas yang dinilai melewati batas seperti fungsi petugas BPBD yang mengherankan ikut serta mengangkut milik pedagang, akhirnya pihak paguyuban pasar mengadukan hal tersebut ke Polres Bojonegoro,” ujar Warsito.

Keluhan aduan yang disampaikan ke pihak Polres Bojonegoro meliputi agar adanya pemasangan stiker di sejumlah titik dalam pasar dengan atas nama Pemkab Bojonegoro dan terdapat logo BPBD bertuliskan bahwa “BANGUNAN INI BERPOTENSI RAWAN BENCANA / ROBOH, Petugas Satpol PP dan BPBD setiap hari keliling, sehingga membuat tidak nyaman untuk pembeli.

Para pedagang meminta Pemkab Bojonegoro menghormati hukum, jika tidak terima pedagang masih ngotot menempati pasar dipersilahkan untuk menyelesaikannya dengan proses peradilan. Para pedagang masih mengantongi perjanjian dilakukan tahun 1994, maka peraturan berlaku adalah Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 (penerbitan HGB kepada investor diatas hak pengolaanan Pemda).

Ada indikasi sepihak dengan tindakan-tindakan yang meresahkan pedagang, mulai plafon atap yang dirusak, salah satu akses pintu utara sempat ditutup, material drainase berserakan tanpa dibersihkan, hingga larangan bongkar muat di area pasar. Tindakan ini tanpa ada sosialisasi atau rembugan dengan pedagang. Hal ini memicu masyarkaat atau pedagang bisa berbuat anarki, karena itu pihak keamanan harus mengetahui ini. Tindakan yang sepihak dan perusakan, bisa mengarah pada gugatan perdata dan pidana. Itulah sejumlah isi surat aduan yang diserahkan pedagang ke Polres Bojonegoro.

Surat aduan para pedagang pasar juga ditembuskan kepada Kementrian Sekretaris Negara, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Kepala Staf AD, Kepala Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Komnas HAM, Ombudsman, DPRD Jatim, DPRD Bojonegoro.

Sementara pihak Polres Bojonegoro belum memberikan respon terkait hal aduan tersebut, namun Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Ardian orianto dikonfirmasi mengatakan bahwa petugasnya menawarkan dan membantu bagi pedagang lesehan yang akan pindah ke tempat pasar wisata. 

“Tidak ada unsur paksaan, yang tidak mau juga tidak apa-apa,” kata Ardian. 

BPBD hingga saat ini masih memberikan layanan pindahan bagi pedagang lesehan yang mau pindah dengan menyediakan 1 unit kendaraan pick up,” ujarnya. (dra/hen)