Sambas, Kalimantan Barat - Mahasiswa kabupaten Sambas Geruduk kantor Bupati Sambas karena banyaknya persoalan yang belum terselesaikan terutama terkait tambang ilegal, sengketa lahan sawit dan di Kabupaten Sambas , tingginya kasus pencabulan, Selasa ( 14/ 6/ 2022).
"Berbagai macam persoalan terjadi di kabupaten Sambas, Masih banyak nya kegiatan- kegiatan Tambang Ilegal, Sengketa Lahan Sawit Antara Perusahaan dengan Masyarakat, Hingga tingginya Kasus Pencabulan di Kabupaten Sambas," ungkap Ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas, Rifa'ie.
Mahasiswa juga menyuarakan dengan meminta Pemerintah Kabupaten Sambas menerima enam tuntutan yang nantinya ditanda tangani oleh Bupati dan wakil Bupati Sambas.
Dari enam tuntutannya, Mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Sambas siap Memangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Meningkatkan Belanja Modal Sebesar 25% dari total APBD Kabupaten Sambas.
Tuntutan lainnya, pemerintah kabupaten Sambas diminta ransparan pada penambahan pinjaman daerah sebesar 58 Miliar dalam APBD perubahan tahun 2021.
Disamping itu mahasiswa meminta Pemerintah Daerah Sambas untuk memperhatikan pelayanan pendidikan serta akses layanan pendidikan.
Tingginya Kasus Pencabulan di Kabupaten Sambas, Mahasiswa mendorong bupati Sambas membentuk Peraturan Bupati (Perbup) Tentang KPPAD di kabupaten Sambas.
Banyak konflik agraria terjadi di kabupaten Sambas yang tidak pernah terselesaikan, dan maraknya pertambangan ilegal yang terjadi di kabupaten Sambas.
"Mendesak pemerintah kabupaten Sambas dan Mewajibkan Semua Perusahaan Sawit Memiliki Hak Guna Usaha," sambung Rifa'ie.
Enam tuntutan tersebut yang harus disepakati dan ditanda tangani oleh Bupati dan wakil Bupati Sambas. Apabila tuntutan dari mahasiswa tidak di indahkan, maka kami akan turun kembali dengan jumlah yang lebih besar," tutup Rifa'ie.
Sekretaris Daerah ( Sekda) Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar menyambut kedatangan mahasiswa dalam menyampaikan orasinya.
Sekda Sambas Menyampaikan bahwa Sudah banyak prestasi yang sudah dicapai. Tata kelola APBD berjalan baik dan semua program sudah berjalan hanya sedang proses.
"Sampaikan kepada pejabat Pemda tentang keluhan dan koreksi segala kebijakan yang belum berjalan termasuk APBD, setahun berjalan menjabat jadi belum terlihat semua program berjalan, butuh proses untuk menjalankan semua program pemerintah yang sudah direncanakan," pinta Sekda Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar kepada mahasiswa.
"Terkait dengan Penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Sambas, tergantung semua menilainya karena pemerintah yang sekarang baru berjalan satu tahun. Mudah-mudahan semua Pejabat yang dipilih oleh Bupati Sambas dapat bertugas dengan baik dan sesuai dengan aturan, dan jika ada pejabat yang dipilih oleh Bupati tidak baik akan diganti dan diproses sesuai dengan kesalahannya." Tutup Sekda Sambas.
( TWH / MTR )
Load more