Terkait Dana Hibah 4,5 M ke Kelompok Paguyuban Tertentu, Piet Magal Setuju kalau Sesuai Mekanisme

Mimika, Papua - Tokoh Masyarakat Amungme, Pieter Magal tanggapi pemberian dana hibah 4,5 Miliar dari Pemerintah Kabupaten Mimika kepada paguyuban masyarakat tertentu di Mimika dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022.

"Iyah kalau semua perencanaan dan pengadaan barang itu (hibah) memenuhi syarat perundang-undangan dan melalui mekanisme yang benar, kenapa harus ribut?," katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Restu, Timika Indah, Rabu (15/9/2022).

Karena menurutnya, Eltinus Omaleng mengambil keputusan berikan hibah kepada kelompok masyarakat tertentu pasti sudah melalui mekanisme. 

"Bupati menyerahkan itu  belum tentu seorang diri, pasti ada telaah dari bawahannya seperti Kesbangpol, Assisten, dan Bagian Hukum Setda Mimika, mereka pasti memberikan telaah," ujarnya. 

Piet juga berharap persoalan dana hibah jangan dijadikan isu menjatuhkan Bupati Mimika yang saat ini menghadapi masalah hukum.

"Mumpung Bupatinya lagi bersoal jangan sampai itu jadi pintu masuk untuk tambah menjatuhkan Bupati, itu kan cara-cara yang tidak benar dan tidak bermartabat," terangnya. 

Bahkan dirinya mengajak seharusnya lebih fokus ke peristiwa yang lebih besar seperti kasus mutilasi yang sedang berjalan. 

Ia menilai perlu dibuktikan, apabila ada tudingan kepada Bupati, jika pemberian hibah tersebut adalah sebuah balas jasa karena kelompok tersebut membantunya dalam pemilihan umum beberapa waktu lalu.

"Harus dibuktikan apabila ada tudingan seperti tersebut, apa yang mendasari Bupati hanya memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu," ujarnya. 

Piet bahkan mengandaikan apabila Kabupaten Mimika adalah sebuah keluarga apakah salah apabila seorang ayah (Bupati) memberikan apresiasi kepada seorang anaknya yang berprestasi. 

"Kalau saat ini Bupati Mimika bantu satu kelompok, kelompok lain merasa tidak diperhatikan oleh bupati, (maka) buat prestasi yang baik, buat organisasi yang baik, tata masyarakat, agar menjadi pertimbangan buat bupati atau lembaga lain agar bisa memberikan perhatian yang sama. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Ikatan Keluarga Toraja (IKT), IKT ini cukup berprestasi, buktinya berapa banyak ASN di bawah IKT? Mereka hampir menguasai Kantor Bupati karena mereka layak dibina dan diangkat sebagai ASN. Lihat di legislatif siapa yang kuasai? Orang lain lihat itu sebagai berlebihan tapi bagi saya itu keberhasilan," terangnya. (dts/ask)