“Berdasarkan juga keterangan beberapa ahli pidana bahwa yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan negara ini harus statusnya sebagai pegawai negeri itu yang pertama kedua penyelenggara negara selain pegawai negeri adalah yang memiliki jabatan struktural sehingga dengan jabatan strukturalnya itulah dia bisa berbuat sesuatu atau tidak menyuruh tidak berbuat sesuatu,” terangnya lebih lanjut.
Ada peluang pidana umum
Ditambahkan AKBP Yoce Marten, dari sisi pidana umum kasus ini berpeluang bisa diusut kembali itupun jika kontraktor Adrianus Fridus merasa ditipu oleh janji-janji terkait jual beli proyek tersebut.
“Dari bidang pidana khusus untuk perkara ratu kemiri ini tidak bisa atau tidak cukup bukti dinaikkan kepenyidikan, kemudian juga saran dari Direktorat Reserse Kriminal Umum apabila yang bersangkutan terutama saudara A ini merasa ditipu oleh pihak-pihak lain itu bisa melaporkan untuk masalah tindak pidana umumnya,” tutup AKBP Yoce. (Jo Kenaru/ree)
Load more