"Terakhir, informasinya sudah disampaikan ke DKPP. Jadi, terkait masalah sanksi tentu itu menjadi ranah DKPP, karena persoalan kode etik dan perilaku penyelenggara, itu menjadi ranah DKPP," paparnya.
Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sulsel ini mengemukakan, telah bertemu dengan Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin dalam hal klarifikasi berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, berdasar dari aspirasi dari ormas di Bone telah ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Bone bersama timnya, kemudian beberapa waktu setelah itu dikoordinasikan dengan Bawaslu Sulsel.
Load more