Lahan Belum Dibayar Pemilik Lahan Segel Kantor Desa

Mamuju, Sulawesi Barat - Pemilik lahan terpaksa menyegel kantor Desa Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Jumat (4/2/2022), karena lahan yang belum dibayarkan oleh pemerintah desa. Aksi penyegelan tersebut dilakukan pemilik lahan pada saat kantor desa sedang beraktifitas. Akibat aksi warga tersebut semua aktifitas desa terhambat. Pemilik lahan kantor desa menyegel pintu kantor desa dengan menggunakan kayu. Pemilik lahan juga tidak membiarkan aparat desa untuk memasuki kantor desa sebelum pemerintah membayarkan lahan yang dipakai untuk membangun kantor desa.

"Akibat aksi penyegelan kantor desa yang dilakukan oleh warga desa, aktivitas kantor desa sekarang menjadi lumpuh. Pelayanan administrasi untuk sementara terhenti," kata Sekdes Desa Buttuada, Erik Suandi yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurut, Erik Suandi, penyegelan yang dilakukan warga tersebut, dipicu akibat pihak desa belum mebayarkan lahan yang dijadikan kantor desa. Selain menyegel kantor desa, warga yang mengaku pemilik lahan juga membongkar posyandu yang ada di samping lokasi kantor desa. Warga tersebut membongkar posyandu tersebut karena mereka juga merasa posyandu teraebut berdiri di lahan milik warga.

Agar aktivitas pelayanan administrasi desa tetap berjalan normal, pihak desa terpaksa memindahkan pelayanan administrasi ke rumah Sekdes. 

"Untuk sementara pelayanan administrasi desa saya pindahkan ke rumah sambil menunggu proses negosiasi dengan pemilik lahan," tutur Erik Suandi.

Kantor Desa Buttuada tersebut sudah dibangun sejak 10 tahun lalu. Selama proses pembangunan kantor desa teraebut tidak ada polemik. Terjadinya polemik di atas kepemilikan lahan kantor desa tersebut baru muncul pada awal tahun 2022 setelah berlangsung Pilkades Serentak.

Antisipasi terjadi kegagalan negosiasi dengan pemilik lahan, pihak desa kini juga berinisiatif menyewa rumah warga untuk dijadikan kantor desa. Proses pembenahan rumah sewa tersebut menjadi kantor desa kini sedang berlangsung.

Pihak perangkat desa saat ini berharap, agar pemerintah kabupaten turun tangan membenahi persoalan pembayaran lahan kantor desa. Proses penyelesaian persoalan lahan yang belum dibayarkan tersebut agar dilangsungkan secara kekeluargaan.(Gusni Kardi/Ask)