Namun, masa berlaku izin masuk sementara telah habis, sehingga kapal pesiar diduga milik Gubernur Sultra itu harus dipulangkan ke Singapura dan tak boleh lagi digunakan di Indonesia.
Alih-alih dipulangkan ke Singapura, kapal pesiar tersebut malah dilarikan ke Kota Kendari dan dibeli Pemprov Sulawesi Tenggara senilai Rp9,8 miliar menggunakan APBD 2021.
Kasus pembelian kapal tersebut pun tuai sorotan dan di selidikin kleb Subdit Tipikor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Kapal pesiar berbendera Singapura ini pun dijadikan barang bukti bersama Polda Sultra.
Halaman Selanjutnya :
"Ini adalah upaya kami dari Polda Sultra yang melakukan proses penanganan tindak pindana korupsi hingga nanti akan mempercepat dan membuat terang suatu perkara. Pokoknya kami komitmen memberantas tindak pidana korupsi," tutupnya.
Load more