Sebelumnya beredar kabar 25 orang anggota DPRD Palopo diperiksa jaksa terkait SPPD fiktif dan uang makan minum anggota dewan yang diduga jadi temuan. Sementara itu, Lukman S Wahid, praktisi hukum di Palopo meminta jaksa tidak hanya memeriksa anggota dewan terkait SPPD yang diduga difiktif, tapi juga memeriksa eksekutif di lingkup Pemkot Palopo.
"Karena jika benar jaksa menyelidiki SPPD diduga fiktif dari anggota dewan, maka kami menduga kasus serupa juga bisa terjadi di Pemkot Palopo, sehingga kami mendorong jaksa juga menyentuh ke Pemkot," kata Lukman.
Lukman berharap jaksa dan polisi sebagai aparat penegak hukum benar-benar serius dalam memberantas segala bentuk penyelewengan keuangan negara. (Haswadi/Ask)
Load more