22.550,9 Ha Atau Sekitar 49,6 Persen Potensi Mangrove di Sulsel Rusak

Mencermati kondisi tersebut, lanjut dia, maka diperlukan aturan dan instrumen untuk penanganannya. Salah satu upaya itu dengan merancang Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove Sulsel untuk memperkuat perundang-undangan yang lebih awal terbit.

Sementara itu, Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Prof Dr Yusran Yusuf,S.Hut, M.Si. mengatakan, pihaknya sangat mendukung Ranperda tersebut, karena akan memperkuat dasar hukum untuk pelestarian dan pengembangan mangrove.

Sementara di lapangan, dia mengatakan, sudah ada upaya pengurangan penebangan hutan mangrove untuk aktivitas ekonomi.

Karena itu, Ranperda tersebut harus betul-betul menekankan bahwa pengelolaan hutan mangrove itu secara ekologis mempetimbangkan ekonomi dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk menjaga dan mengolah mangrove.

"Jadi diharapkan Ranperda yang kelak menjadi perda lebih mengatur secara teknis, bukan lagi Perda yang sudah diatur, diatur lagi di atasnya," tegasnya.
Pewarta : Suriani Mappong