halaman utama
news
ekonomi bisnis
daerah
- sumatera
- jabar
- banten
- jateng
- DI Yogya
- jatim
- bali
- sulawesi
- lainnya
bola
sport
- bulu tangkis
- one pride
- one prix
- arena
gaya hidup
- kesehatan
- travel
- trend
religi
video
- news
- investigasi
- sport
- lifestyle
tvone
index
Livestream
LIVESTREAM

News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ketua Tim UP Pungli Kota Padang Sidempuan Kompol Maju Harahap (kiri dua) saat melakukan pertemuan kasus OTT pegawai Dishub Kota Padang Sidempuan yang dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan Alfian, S.Sos (kanan)

Sumber :

medan

OTT Dinas Perhubungan Padang Sidempuan, Kompol Maju Harahap Waka IPS Tidak Ditahan

Minggu, 16 April 2023 - 14:27 WIB

Reporter :

Dedi Herianto
Editor :

Linova Rifianty

Padang Sidempuan, tvonenews.com - Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut), Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Padang Sidempuan, Kompol Maju Harahap (Waka Polres Padang Sidempuan) saat dikonfirmasi tvonenews.com melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (16/4/23) mengatakan IPS (29) yang sebelumnya terjaring OTT telah dikembalikan ke Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan dan pihak keluarga.

Menurut Kompol Maju Harahap mengaku terduga pelanggaran Tenaga Harian Lepas (THL) atas nama IPS (29) setelah kami terima dari wakil ketua Pokja intelijen UPP Provinsi, tim UPP kota Padang Sidempuan melakukan wawancara dan gelar awal.

Kompol Maju Harahap Menambahkan berhubung sampai saat ini pelimpahan berkas dari Ketua UPP Provinsi Sumut belum sampai kepada kami, terduga pelanggar IPS dikembalikan kedishub dan keluganya degan membuat pernyataan, Namun apabila pelimpahan dari UPP provinsi Sumut sdh dikirim kami akan memanggil terduga pelanggar. Namun saat dikonfirmasi apa tidak dikenakan undang undang tindak pidana korupsi atau KUHP 368.

Ketua Tim UPP Padang Sidempuan Kompol Maju mengatakan Kami masih menunggu pelimpahan dari ketua pelaksana UPP Provinsi Sumut apakah dilimpahkan ke APIP (aparat pengawasan interen pemerintah) atau kepada APH (aparat penegak hukum).

Saat dikonfirmasi kenapa harus menunggu pelimpahan dari UPP Provinsi Sumut, sementara ini kasus OTT(Operasi Tangkap Tangan).

Kompol Maju Harahap menjelaskan pelimpahannya kepada APH Pokja penindakan akan melakukan penyelidikan, gelar dan membuat LP (laporan polisi). "Karena sampai saat ini belum ada dibuat Laporan Polisi nya dari UPP Propinsi Sumut, tutur Kompol Maju Harahap

Sebelumnya diberitakan Tim Siber Pungli Polda Sumut yang dipimpin Kompol Hasanul Basry melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut) pada Jum'at (14/4) siang.

Informasi yang diterima tvonenews.com di Kota Padang Sidempuan, Pokja Intelijen UPP Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Kompol Hasanul Basry melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pegawai Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.

Dari operasi tersebut pihak Pokja Intelijen UPP Provinsi Sumatera Utara menetapkan tersangka, ERS (41) PNS dengan jabatan Plt KUPT, kemudian IPS (29) pekerjaan Honorer (bagian Pendaftaran dan Pembayaran), FAR (31) dengan pekerjaan honorer (sebagai Pencetak Kartu KIR).

Berdasarkan, kronologis pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Pokja Intelijen UPP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga harian lepas (THL) Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan an. IPS (29), dengan modus operandi meminta uang Uji KIR kepada pemilik kendaraan bermotor sebesar Rp. 150.000, sedangkan biaya yang sesuai dengan Perwal Kota Padang Sidempuan adalah Rp 80.000, pemilik kendaraan bermotor yang ingin mengurus Uji kelaikan juga tidak harus menghadirkan kendaraan cukup mengirimkan gambar melalui pesan Whatsapp ke para pegawai UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.

Adapun sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan, uang tunai senilai Rp.980.000 tertulis dalam berita acara ( Rp1.350.000) kemudian 7 (Tujuh) Lembar Formulir Model PKB, dan 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi tanda bukti penerimaan. (Dho/Fhr)

Komentar

Topik Terkait

Korup

Jangan Lewatkan

Biodata Kependudukan Pengganti KTP Elekteronik Warga Binaan Untuk Salurkan Suara dalam Pencoblosan

Sulawesi
26/11/2024 - 00:16

Dukcapil Sulawesi Selatan serahkan Biodata Kependudukan pengganti KTP elektronik kepada 75 warga binaan di Lapas Makassar untuk memastikan hak pilih mereka.

Keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas Jadi Tersangka Judi Online Komdigi, Begini Respons Tegas PDIP

Nasional
26/11/2024 - 00:16

PDIP buka suara berita soal keponakan Megawati Soekarnoputri, yakni Alwin Jabarti Kiemas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Begini katanya..

Bertemu Kepala BNN, Ketua MPR Ahmad Muzani Berani Sebut Penguatan Intelijen Perlu Diperkuat Hantam Peredaran Narkoba

Nasional
26/11/2024 - 00:15

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung upaya penguatan bidang intelijen sebagai salah satu instrumen untuk memberantas peredaran narkoba di tanah air.

BINUS Online Bisa Berperan Cetak SDM Unggul di Indonesia, Ini Buktinya

Nasional
26/11/2024 - 00:11

BINUS Online hadir di kota Makassar untuk jawab tantangan ketimpangan kompetensi SDM di era kini, dan ikut berperan dalam ciptakan SDM yang unggul di Indonesia.

Anda Yakin Salam dalam Shalat pakai wa barakatu Sudah Benar? Ustaz Adi Hidayat Jelaskan Hukum dalam Islam

Religi
26/11/2024 - 00:07

Sebagaimana dipahami, dalam melaksanakan shalat, tentu harus mengikut apa yang sudah diatur dalam agama Islam. Kata Ustaz Adi Hidayat agar shalat menjadi sah ..

Kementrian Komunikasi dan Digital RI, Pemprov Kaltara dan IJTI Dorong Pemberdayaan KIM di Kaltara

Lainnya
26/11/2024 - 00:05

Komdigi RI, DISKOMINFO Kaltara dan IJTI PENGDA Kaltara, Gelar Diskusi dan sosialisasi Pentingnya Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat.

Trending