Batam, tvOnenews.com - Badan Pengelola Dana Haji Tahun ini mencapai Rp 168 triliun. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf mengungkapkan pengelolaan keuangan haji hingga triwulan 1 tahun 2023 melampaui target, yakni Rp168 triliun, meningkat 4,31% dibandingkan triwulan I tahun 2022.
"Untuk perolehan nilai manfaat juga terjadi peningkatan, menjadi Rp2,75 triliun, naik 5,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," sebut Amri Yusuf, di sela-sela acara media gathering di Batam, Rabu (10/5/2023).
Amri Yusuf juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BPKH, antara lain dalam mengantisipasi kebutuhan biaya yang diperlukan, mengingat keputusan dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA) terkait biaya masyair yang seringkali berubah-ubah dan bersifat mutlak.
Selain itu dalam hal pola investasi, BPKH juga harus jeli melihat peluang dengan tetap menjaga pilihan investasi yang syariah. Amri juga menandaskan perlunya menjaga penggunaan nilai manfaat agar memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan keuangan haji.
"Harus dipahami besaran biaya haji atau BPIH terdiri atas beberapa komponen yang pertama bersumber dari BPIH/biaya haji yang dibayarkan secara langsung oleh calon jemaah. Sedangkan sisa kekurangannya menggunakan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji, di mana masih terdapat hak jemaah tunggu. Sehingga proporsi penggunaan nilai manfaat harus adil, mempertimbangkan nilai manfaat yang masih menjadi hak jemaah tunggu,” ungkap Amri Yusuf.
Sementara itu, Deputi Kesekretariatan BPKH, Juni Supriyanto mengatakan, jika ditinjau dari berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas dan Rentabilitas yang menunjukkan dana haji aman, efisien dan likuid dalam pengelolaan BPKH.
"Insyaallah sejauh ini dana haji aman jika ditinjau dari berbagai rasio,” ungkapnya.
Load more