Polemik Zero KJA di Danau Toba, Binsar Situmorang: Usaha Budidaya Perikanan Mampu Kurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Simalungun, tvOnenews.com - Polemik keberadaan Kerambah Jaring Apung ( KJA) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara masih menuai kontroversi bagi beberapa pihak maupun di masyarakat hingga saat ini.

Idealitas proses kebijakan Zero keramba yang pernah di gaungkan pemerintah yang disebut sebagai sumber pencemaran utama di Danau Toba, lalu menginisiasi sektor pariwisata sebagai penggantinya, menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat pinggiran disekitar Danau Toba yang menggantungkan hidupnya dari budidaya ikan air tawar. 

Kebijakan tersebut, akhirnya mengharuskan usaha-usaha Keramba Jaring Apung yang selama ini telah terbukti berdampak khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masyarakat setempat, harus minggir pelan-pelan.

Kondisi tersebut kemudian berujung pada pemangkasan dan pengurangan KJA milik warga dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat pernah dilakukan di dua rezim di masa pemerintahan Bupati Simalungun sebelumnya, yakni JR Saragih pada tahun 2021, dan berlanjut pada tahun 2022 sillam, di era Radiapoh Hasiholan Sinaga yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simalungun.

Namun, euforia pariwisata dan euforia anti-pencemaran danau yang pernah gencar digaungkan pada beberapa tahun silam, kini seolah redup saat ini. 

Padahal, keberadaan usaha budidaya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di Kawasan Danau Toba memberikan dampak yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat termasuk nelayan tradisional.

Hal ini diungkapkan Binsar Situmorang, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, saat berkunjung ke Kota Parapat, Rabu (14/6/2023).