Menurut Thomy, oknum Jaksa Yunitri Chitani memang telah mengembalikan uang kepada kliennya. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghapus dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana.
"Ada tindakan pemerasan dalam rangkaian kasus ini, yang melibatkan oknum Polres dan oknum Kejaksaan Kejari Batubara. Sebagai ASN, oknum Jaksa Yunitri Chitani dapat dikenakan pasal UU Tindak Pidana Tipikor. Kami telah melaporkan oknum Jaksa tersebut dalam bentuk dumas ke Kejatisu pada hari ini, dan laporan kami telah diterima," ujarnya.
Terkait dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum Polres dan oknum Kejaksaan Kejari Batubara ini, Thomy menegaskan bahwa pihaknya sebagai pelapor telah mengirimkan surat kepada Menkopolhukam, Kejagung, Jaksa Agung Bidang Pengawasan untuk Jaksanya, Kajati Sumut, dan Asisten Pengawasan Kejati Sumut. Sedangkan terhadap oknum Polres Batubara sebagai terlapor, mereka telah mengirimkan surat kepada Kapolri, Irwasum dan Div Propam Mabes Polri, Ka Bid Propam PoldaSu, Dir Krimum, dan IrwasDa. Tutup Thomy.
Kepala Bidang Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, yang dikonfirmasi oleh tvOnenews.com di Mako Polda Sumut pada Jumat, 7 Juli 2023, menyatakan bahwa semua laporan pengaduan pelanggaran pasti akan ditindaklanjuti.
"Laporan pengaduan terhadap sejumlah oknum Polres Batubara sedang dalam proses dan menunggu sidang etik. Jika ada laporan jilid dua yang melibatkan oknum Polres Batubara, kita akan menunggu sejauh mana dumasnya sebelum melaporkan ke kita. Yang pasti, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan komitmen kami dan perhatian dari Kapolri untuk menekan pelanggaran anggota," ucap Dudung.
Menanggapi laporan tersebut, Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya dugaan kasus tersebut.
"Sejauh ini, tidak ada masalah di Kejari Batu Bara selain yang viral sebelumnya. Barusan kami berkoordinasi dengan pihak Kejari," kata Yos.
Load more