Namun, setelah dijelaskan pimpinan sidang, bahwa itu sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, akhirnya mereka menerima untuk dilakukan voting.
Dengan ditolaknya pertanggungjawaban ABPD tahun 2022, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, dalam masa sidang kedua pokok kesatu kemungkinan adanya perbedaan, baik pendapat, gagasan, pola pikir saat pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
"Semua itu merupakan dinamika berdemokrasi," kata Eddy Berutu, yang juga Ketua Partai Golkar Dairi.
Setelah mencatat dan memperhatikan, Eddy Berutu memohon agar pendapat akhir fraksi dapat diserahkan kepada Pemkab Dairi, untuk dapat dibahas dan melakukan telaah sebagai tindak lanjuti melakukan perbaikan setiap sisi dan tempat yang menjadi masukan anggota dewan.
"Kami menghargai pendapat akhir fraksi yang menolak Ranperda Kabupaten Dairi atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2022," ucap Eddy Berutu.
Di sidang tersebut, Charles Tamba Anggota Legislatif Fraksi Golkar sempat ribut saat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022 berlangsung.
Dari amatan tvOnenews.com, keributan tersebut terjadi karena pembahasan APBD itu divoting, diketahui, dari pembahasan awal saat rapat, tidak ada dinyatakan Voting untuk pembahasan APBD.
Load more