Medan, tvonenews.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah Medan berdiskusi dengan Hiswana Migas DPC Sumatera Utara (Sumut) terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dan tingginya harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hiswana Migas DPC Sumut selaku asosiasi pelaku usaha memiliki peran sebagai wadah komunikasi dengan Pertamina Persero dan Sub-holding Pertamina sekaligus sebagai operator pangkalan yang membawahi wilayah Kabupaten Asahan, Tanjung Balai dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Ridho Pamungkas, Kepala Kantor Wilayah l Medan mengatakan, penyediaan dan pendistribusian elpiji sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, namun fakta di lapangan di beberapa daerah terjadi kelangkaan dan menyebabkan harga jual di konsumen di atas HET, hal tersebut dapat menjadi salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
“Dari data yang kami peroleh dari Pertamina, realisasi penyaluran LPG 3 kilogram di Kota Medan dan Deli Serdang mengalami penurunan dari bulan Mei ke bulan Juni, di mana justru di bulan Juni, permintaan masyarakat sedang tinggi karena adanya libur Idul Adha, ini yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya kelangkaan dan panic buying,” ujar Ridho, Rabu (2/8/2023).
Menanggapi hal tersebut, Haris Razali selaku Ketua Hiswana membenarkan bahwa untuk wilayah Sumut tidak ada penyaluran secara fakultatif dari Pertamina ke agen di hari libur. Pengiriman elpiji dijelaskannya berhenti ketika tanggal merah atau libur nasional, akibatnya stok elpiji bersubsidi di pangkalan pada hari besar Idul Adha banyak yang kosong.
Haris Razali juga menyampaikan isu kelangkaan elpiji 3 kilogram berawal dari kelangkaan yang hanya dialami di beberapa Kecamatan di Kota Medan, terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang.
“Di Kota Medan terdapat 1.300 pangkalan dan 40 persen pangkalan stoknya kosong dan hanya terjadi di beberapa kecamatan tertentu, namun isu tersebut tersebar cepat lewat media. Akibatnya terjadi panic buying sehingga masyarakat yang biasanya memiliki tabung cadangan, mengisi full seluruh tabung miliknya. Disamping itu, masih ditemukan adanya indikasi elpiji 3 kilogram yang dioplos menjadi elpiji 5 kilogram dan 12 kilogram," ucap Haris.
Haris menambahkan, berdasarkan monitoring lapangan yang dilakukan Hiswana Migas dapat dipastikan bahwa stok elpiji 3 kilogram di pangkalan sudah tersedia dimana kuota yang diberikan oleh Pertamina saat ini mencapai 108 persen artinya sudah overlap sebesar 8 persen.
“Dampak kelangkaan yang dirasakan hingga saat ini salah satunya karena belum diimplementasikannya subsidi tepat sasaran. Sudah ada aturan peruntukan subsidi dari pangkalan, yakni 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen untuk pedagang eceran, namun pelaksanaan di lapangan sulit dilaksanakan. Saya khawatir karena aturannya membuka celah penyelewengan, nantinya agen atau pangkalan yang harus menanggung sanksinya” ungkap Haris.
Sementara itu, Ridho Pamungkas meminta agar masyarakat tidak perlu panik terkait kelangkaan gas elpiji, sebab ketersediaan gas di pangkalan sudah kembali normal. Dirinya juga menghimbau ke masyarakat yang menemukan penyalahgunaan penyaluran gas bersubsidi untuk segera melaporkan kepada aparat, Pertamina atau Hiswana Migas. (ayr/nof)
Load more