Korupsi Dana Penanggulangan Covid-19 Diduga Libatkan Rapidin Simbolon, Ini Kata LBH Medan

Medan, tvOnenews.com - Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang hingga saat ini terus terindikasi berpegangan teguh untuk  tidak melakukan pemeriksaan terhadap eks Bupati Samosir, Rapidin Simbolon yang diduga terlibat korupsi dana penanggulangan Covid-19 terus disorot dan disoal.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut, LSM dan praktisi hukum secara terus menerus masih bersuara meminta Rapidin Simbolon yang diduga terlibat korupsi dana penanggulangan Covid-19 segera diproses oleh Kejati Sumut. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pun ikut bersuara memberikan tanggapannya. 

LBH Medan menilai, tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap eks Bupati Samosir, Rapidin Simbolon yang diduga terlibat korupsi dana penanggulangan Covid-19 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara semakin menimbulkan kesan kader PDI Perjuangan itu kebal hukum.

"Jika tidak, akan menimbulkan kesan kebal hukum terhadap eks Bupati Samosir tersebut," kata Wakil Direktur LBH Medan, Muhammad Alinafiah, Rabu (30/8/2023) kepada sejumlah media.

Menurutnya, sesuai salinan MA, yang dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan itu merupakan perilaku yang melukai hati rakyat. Karena memanfaatkan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadi.

"Indikasi perilaku tidak terpuji ini sangat melukai hati masyarakat karena memanfaatkan momentum penanggulangan Covid-19 ini untuk pencitraan, dalam keadaan bencana dan masyarakat tengah resah akan potensi kematian karena penularan Covid-19. Apalagi paket bantuan dari dana penanggulangan Covid-19 seolah-olah berasal dari dirinya," pungkas Ali.

Atas kejadian ini, Ali mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut untuk segera menyidik Rapidin Simbolon yang diduga terlibat pidana korupsi dana penanggulangan Covid. "LBH Medan mendesak Kejatisu untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana penanggulangan Covid-19," tegasnya.

Diketahui berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 439 K/Pid.Sus/2023 menyebutkan adanya keterlibatan Rapidin Simbolon dalam dana penanggulangan Covid-19.

"Mahkamah Agung menilai Rapidin Simbolon yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir terbukti memanfaatkan dan menikmati dana Covid-19 untuk kepentingan pribadi, dengan cara Rapidin Simbolon bersama tim relawan memindahkan packing bantuan ke rumah dinas bupati dan menempelkan stiker bergambar Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan wakil bupati pada setiap kantong paket bantuan," jelas Ali.

Kemudian Ia mengatakan, putusan tingkat kasasi keterlibatan Rapidin bisa diperiksa sebagai bukti awal atas dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19.

"Putusan kasasi ini dapat dijadikan bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Rapidin Simbolon dan sepatutnya pihak Kejatisu menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Rapidin Simbolon," bebernya. 

"Untuk itu juga LBH Medan mendesak Kepala Kejatisu segera melakukan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dana penanggulangan Covid-19 dan menetapkan Rapidin Simbolon sebagai tersangka berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Pid.Sus/2023 sesegera mungkin melimpahkannya ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan," imbuh Alinafiah. (ysa/wna)