Mobil Dinas Pemkab Batubara Berstiker Ganjar Pranowo Pernah Dipakai KPU, Ini Kesimpulan Bawaslu

Batubara, tvOnenews.com - Mobil dinas plat merah BK 1064 Q milik Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang viral karena memasang gambar bakal calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo berdampingan dengan Presiden Joko Widodo ternyata pernah dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara untuk kendaraan dinasnya. 

Hal ini disampaikan oleh Kabid Aset Pemkab Batubara, Neu Pal Booster Marpaung, kepada tvOnemews. Namun, Neu Pal menjelaskan bahwa mobil Toyota jenis Terios berwarna silver itu saat dipakai KPU dalam keadaan polos atau tidak di-branding sama sekali.

"Perlu saya sampaikan, bahwa tidak ada mobil lain di lingkungan Pemkab Batubara yang seperti itu, dikasi stiker, sudah dicek, hanya satu itu saja," ujarnya dan mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada fakta integritas pemakaian mobil dinas.

Keterangan Kabid Aset juga diamini oleh Plt Ketua KPU Batubara, Erwin, yang menyebutkan bahwa mobil itu pernah menjadi kendaraan operasional KPU Batubara saat pilkada daerah tahun 2000 lalu. "Tapi pada tahun 2021 kami kembalikan, karena kondisinya yang memang sering rusak atau ngak sehat," ujar Erwin, Kamis (12/10).

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Batubara sudah melakukan pengecekan langsung terhadap mobil yang ramai diberiakan tersebut.

"Kami langsung turun melakukan pengecekan ke kantor PBKAD dan menemukan mobil tersebut sudah bersih, tidak ada wajah bakal calon Presiden Ganjar Pranowo seperti yang banyak wartawan tanyakan ke saya, dan karena itu kita tidak menemukan ada unsur yang dilanggar," jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara, M Amin Lubis. 

Namun, katanya, jika ada bukti yang bisa diberikan ke pihaknya sesuai dengan foto mobil dinas yang viral tersebut, menurutnya adalah sebuah pelanggaran berat dan Pemkab Batubara dianggap berpihak.

"Kesimpulannya itu tadi, kenyataanya tidak ada pelanggaran, karena saat kami lihat, mobilnya tidak menggunakan stiker, tapi jika memang diberi stiker berwajah Pak Ganjar, jelas itu melanggar, untuk itu, kita sudah memerintahkan panwascam-panwascam di kecamatan untuk menelusuri potensi pelanggaran yang mungkin saja terjadi, termasuk pemakaian mobil-mobil dinas ini," tambah mantan anggota KPU Batubara itu.

Terakhir, pihaknya dalam waktu dekat akan menerbitkan surat atau imbauan kembali kepada Pemkab Batubara soal pemakaian fasilitas negara. "Kalau terbukti, kita akan surati dan mengimbau Pemkab Batubara untuk bersikap netral," tutupnya. (jmg/wna)