Sarat Kecurangan, Hasil Seleksi Guru PPPK di Mandailing Natal Dituntut Dibatalkan

Mandailing Natal, tvOnenews.com - Puluhan guru honorer di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, Rabu siang (10/1/2024) kembali berunjuk rasa ke kantor DPRD Madina protes kecurangan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru menuntut pembatalan ujian SKTT yang diduga digunakan untuk memanipulasi hasil PPPK.

Dalam unjuk rasa tersebut, para guru menuntut janji DPRD Madina yang akan membentuk panitia khusus atau pansus atas dugaan kecurangan seleksi PPPK Kabupaten Madina tahun 2023. Salah satu guru yang berunjuk rasa, Rahmad Mora, dalam orasinya menanyakan kelanjutan pembentukan pansus tersebut.

"Waktunya semakin mepet, pak, kapan pasusnya dibentuk dan bekerja untuk memperjuangkan hak kami, kami juga minta pemberkasan ditunda dulu kalau memang sedang proses hukum,” keluhnya di depan sejumlah anggota DPRD Madina.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution, yang menerima para pengunjuk rasa, menyampaikan komitmen DPRD Madina untuk menuntaskan tuntutan para guru honorer. Menurut Erwin Efendi Nasution, pembentukan pansus ditunda sementara karena proses perekrutan PPPK di Madina tahun 2023 sedang diselidiki Polda Sumatera Utara.

"Kita tidak berniat untuk menunda-nunda pembentukan pansus, harap dipahami saat ini Polda Sumut sedang menyelidiki seleksi PPPK tersebut, tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga kuat terlibat, sementara yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan di Polda. Kita tunggu itu dulu selesai baru kita lanjutkan,” terang Erwin Efendi Nasution.

Terkait tuntutan para guru yang mendesak pemberkasan dihentikan sementara karena sedang diselidiki pihak berwajib, wakil ketua DPRD Madina berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru tersebut kepada ketua DPRD Madina dan para ketua fraksi di DPRD Madina.

Kisruh rekrutmen tenaga PPPK di Madina mencuat setelah keluar pengumuman pemenang PPPK khususnya guru. Banyak guru honorer yang dinyatakan tidak lulus melakukan protes karena nilai hasil ujian mereka berkurang saat pengumuman, dibandingkan dengan hasil ujian dengan sistem CAT (Computers Assisted Test).

Pemerintah Kabupaten Madina menyebutkan hal tersebut akibat akumulasi hasil ujian CAT dan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) sehingga nilai akhir berubah. Hal tersebut diduga yang menimbulkan polemik karena para guru merasa tidak pernah mengikuti SKTT tersebut dan menduga SKTT hanya modus untuk meloloskan peserta sesuai keinginan penyelenggara.

Aksi para guru kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati Madina dengan tuntutan yang sama. Kisruh rekrutmen PPPK di Madina tahun 2023, saat ini sedang diselidiki unit kriminal khusus Polda Sumatera Utara. Sejumlah orang telah menjalani pemeriksaan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Madina. (rsr/wna)