Budidaya Tanaman Bawang Merah Rejang Lebong Menjanjikan

<p>Rejang Lebong, Bengkulu - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan budidaya tanaman bawang merah di daerah itu cukup menjanjikan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong Zulkarnain saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan budidaya tanaman bawang merah ini mulai dilakukan oleh kelompok tani yang ada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang sejak beberapa tahun belakangan dengan hasil produksi di atas rata-rata nasional.

"Pengembangan tanaman bawang merah ini salah satunya dilakukan oleh kelompok tani di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang. Sabtu 8 Januari 2022 mereka melakukan panen dan hasilnya sangat luar biasa," kata dia.

Dia menjelaskan, produksi tanaman bawang merah yang dihasilkan kelompok tani di Desa Sumber Bening tersebut mencapai 17,92 ton umbi basah, jumlah ini melebih jumlah rata-rata nasional yang hanya berkisar 14 ton per hektare.

Adapun jenis bawang merah yang ditanam para petani di daerah itu, kata dia, adalah jenis batu ijo dari Malang Jawa Timur. Kendati bibit yang digunakan kelompok petani setempat merupakan turunan ketiga dari bibit sebelumnya, namun hasilnya masih tinggi dan diatas rata-rata nasional.

Menurut dia, pada pengembangan tanaman bawang merah ini kelompok petani Desa Sumber Bening menggunakan pola tanam monokultur dengan usia tanam 60 hari.

"Bawang merah bisa menjadi salah satu tanaman hortikultura yang bisa dibudidaya oleh petani di Kabupaten Rejang Lebong selain tanaman-tanaman lainnya. Distankan Rejang Lebong berkomitmen akan mengembangkan bawang merah sehingga menjadikan Provinsi Bengkulu swasembada bawang merah," tambah dia.

Dia berharap ke depan semakin banyak bantuan pengembangan bawang merah yang diturunkan pemerintah pusat ke Kabupaten Rejang Lebong, karena hasil produksi bawang merah di Rejang Lebong diatas rata-rata nasional.

Pihaknya juga siap memenuhi program pemerintah pusat untuk mewujudkan kampung bawah merah yang syaratnya minimal memiliki 10 hektare per desa. (ant/mii)