LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Pengamat Komunikasi dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Iskandar Zulkarnain, MSi
Sumber :
  • Tim Tvone/Fahmi

Terkait Kisruh Seleksi Komisioner KPID Sumut dan SK Perpanjangan Tidak Sah, Kejatisu dan Polda Sumut Diminta Periksa Komisi A

Desakan yang dilantangkan oleh Pengamat Komunikasi dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Iskandar Zulkarnain MSi tersebut, karena menilai kesalahan terjadi bukan kesilapan administratif semata

Selasa, 8 Februari 2022 - 17:18 WIB

Medan, Sumatera Utara - Terkuaknya fakta tentang Surat Keputusan (SK) perpanjangan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2016-2019 yang tidak sah, sudah menjadi dasar kuat bagi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Komisi A DPRD Sumut karena telah meloloskan dua calon yang diklaim berasal dari petahana.
 
Desakan yang dilantangkan oleh Pengamat Komunikasi dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Iskandar Zulkarnain MSi tersebut, karena menilai kesalahan terjadi bukan kesilapan administratif semata.
 
Pasalnya, dalam publikasi di media massa tahun 2021 silam, Ketua Komisi A, Hendro Susanto juga sudah menyatakan ketidaksahan SK perpanjangan yang dikeluarkan dan diteken oleh Sekda dan bukan Gubernur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 10 Ayat 3 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1/P/KPI/07/2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat 2.
 
"Selaku Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum pada Jumat 4 Februari 2022 lalu sudah menyatakan SK perpanjangan incumbent tidak sah, saya pikir ini sesuatu yang benar. Bahkan, Ketua Komisi A pak Hendro Susanto juga sempat menyatakan SK perpanjangan ini tidak sah, tapi tidak juga diperhatikan. Saya pikir selayaknya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara periksa Komisi A," tegas alumnus Doktor Ilmu Komunikasi UNPAD ini, Selasa, (8/02/2022).
 
Lanjut Ketua Prodi S2/S3 Ilmu Komunikasi USU tersebut, sistem penilaian dalam ‘fit and proper test’ pada 20-21 Januari 2022 bisa menjadi acuan Kejatisu dan Polda Sumut untuk bergerak. 
 
Tidak kuatnya dasar untuk menentukan kemampuan peserta justru menciptakan kekacauan. Selain munculnya tanda tanya besar bagi publik, kericuhan dalam seleksi KPID Sumut membentuk opini publik akan adanya dugaan transaksional dalam menetapkan 7 nama terpilih KPID Sumut periode 2021-2024.
 
"Tidak bisa menjawab kerusuhan seleksi KPID Sumut ini hanya bilang pemilihan ini bersifat politis. Kalau begitu, kenapa harus ada seleksi, tunjuk saja langsung. Publik kan juga sudah melihat, kenapa SK tidak sah bisa jadi petahana, kenapa mekanisme penilaiannya mendapat penolakan dan rusuh. 
 
Apakah memang adanya indikasi transaksional, suap menyuap atau gratifikasi. Apakah ada calon yang masuk memberikan dana ke salah satu oknum anggota partai yang ikut berperan dalam komisi A sehingga diloloskan. Ini sudah rumit, makanya saya bilang Kejatisu dan Polda Sumut harus turun tangan biar semuanya beres,” ujar Dr. Iskandar.
 
Padahal, jauh sebelum pemilihan KPID Sumut periode 2021-2024 dilangsungkan, pria kelahiran Seunagan Aceh Barat ini terus mengingatkan dan mendorong para anggota Komisi A agar benar-benar bijak menggunakan kewenangannya. Sebab, lembaga adhoc bukan diperuntukkan bagi pendukung partainya, kelompoknya, kepentingan pribadi maupun bagi mereka yang memiliki uang untuk mendapatkan posisi komisioner, akan tetapi terbuka bagi mereka yang memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang, serta visi misinya memajukan lembaga independen itu.
 
"Sebelumnya banyak media mendatangi saya, mengenai seleksi Komisi Informasi Publik juga KPID Sumut ini. Saya tegaskan jangan campuri dengan kepentingan. Dewan itu kan terhormat. Mereka itukan dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau mereka menghilangkan kepercayaan masyarakat, mereka memilih berdasarkan partainya, kelompoknya, kepentingannya, bahkan terima uang, ini sudah tidak benar. Kalau memang terbukti, tangkap dan penjarakan,”  jelasnya.
 
Sebagai penduduk Sumatera Utara, Dr. Iskandar mengaku malu dengan pelaksanaan seleksi lembaga adhoc yang terus menuai konflik di wilayahnya. Untuk itu, oknum dewan yang bermain dalam seleksi ini harus diberi efek jera. Selain telah merusak tatanan pemilihan, mereka juga telah merusak budaya masyarakat Sumatera Utara yang dikenal keras dalam berkomunikasi.
 
"Orang mengenal kita keras suaranya, terus terang, itulah budaya kita, identitas kita. Tapi bukan berarti ini menjadi pengesahan atau legalitas kita untuk berbuat yang tidak benar, menyimpang. Justru jadikanlah identitas kita untuk hal-hal baik. Keras karena apa, karena jujur, punya harga diri, karena punya martabat, keras tidak mau mengalah karena kritis untuk membangun Indonesia yang baik,” sindirnya.
 
Diketahui, atas dugaan kecurangan yang terjadi anggota Komisi A DPRD Sumut dilaporkan oleh sebagian calon anggota KPID Sumut ke Ombudsan Sumut pada hari Senin 31 Januari 2022. 
 
Selain itu, Hendro Susanto sebagai Ketua Komisi juga diadukan kepada Badan Kehormatan Dewan pada hari Rabu 22 Januari 2022. 
 
Tidak sampai di situ, pengaduan para peserta seleksi juga disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut, Drs. Baskami Ginting secara langsung pada hari Kamis 3 Februari 2022 dengan hasil komitmen untuk tidak meneken hasil penetapan 7 nama terpilih calon KPID Sumut.
 
Melalui laporan mereka inilah, fakta-fakta dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi A dalam seleksi KPID Sumut Periode 2021-2024 mencuat dan menjadi sorotan publik. Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara, Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum hari Jumat 4 Februari 2022 secara tegas turut mengomentari satu kejanggalan administrasi dua nama terpilih yang diklaim sebagai calon petahana. 
 
Menurutnya, SK perpanjangan mereka yang terbit tanggal 12 Agustus 2019 dengan nomor surat 800/8211 tentang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si tidak sah karena melanggar regulasi.( Fahmi/Lno ).

Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Lapangan Rumput Sintetis Jadi Kendala Bagi Persib Bandung untuk Hadapi Lion City Sailors

Lapangan Rumput Sintetis Jadi Kendala Bagi Persib Bandung untuk Hadapi Lion City Sailors

Kandang Lion City Sailors di Stadion Jalan Besar Singapura menggunakan lapangan dengan rumput sintetis yang tak lazim digunakan Persib di Liga 1. 
Erick Thohir Ungkap 40 BUMN Sehat, 7 Lainnya Masih Dalam Proses

Erick Thohir Ungkap 40 BUMN Sehat, 7 Lainnya Masih Dalam Proses

Dari 47 perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN, Erick Thohir menyebut ada sekitar 7 perusahaan milik negara yang masih dalam proses penyehatan hingga kini
Dikritik Habis DPR soal Pemain Naturalisasi, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Mualaf Ini Malah Memuji Shin Tae-yong

Dikritik Habis DPR soal Pemain Naturalisasi, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Mualaf Ini Malah Memuji Shin Tae-yong

Di sisi lain, ada dua mantan Pemain Timnas Indonesia yang mualaf justru memuji kualitas dan penyerapan naturalisasi di era Shin Tae-yong. Sebab mempengaruhi ..
RIDO Kenalkan Dana DORI untuk Dorong Pemberdayaan Umat

RIDO Kenalkan Dana DORI untuk Dorong Pemberdayaan Umat

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memperkenalkan program Dana Operasional Rumah Ibadah (DORI) yang bisa dipakai untuk mendorong pemberdayaan umat melalui rumah ibadah
Nongkrong Tetap Hemat di Kopi Nako dengan Diskon BRI hingga Rp 100 Ribu!

Nongkrong Tetap Hemat di Kopi Nako dengan Diskon BRI hingga Rp 100 Ribu!

Bagi nasabah BRI, ada keuntungan lebih jika nongkrong atau WFC di Kopi Nako. Dengan pembayaran scan QRIS BRImo atau kartu debit BRI akan mendapatkan diskon hingga Rp100.000/
Pilkada 2024 Terasa Lesu, Ibas Desak KPU Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Pilkada 2024 Terasa Lesu, Ibas Desak KPU Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) harap KPU dapat menjaga pemilu khususnya Pilkada 2024 ini agar berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.
Trending
Shin Tae-yong Dihujani Kabar Baik Secara Beruntun Jelang Laga Timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi, Apa Saja?

Shin Tae-yong Dihujani Kabar Baik Secara Beruntun Jelang Laga Timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi, Apa Saja?

Shin Tae-yong dihujani kabar gembira dari Kevin Diks dan Mees Hilgers jelang pertandingan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Jepang dan Arab Saudi
Berharap Disambut Baik Fans Garuda di SUGBK, Suporter Timnas Jepang: Kami Ingin...

Berharap Disambut Baik Fans Garuda di SUGBK, Suporter Timnas Jepang: Kami Ingin...

Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Jumat  15 November 2024.
Setelah Kevin Diks, PSSI Langsung Beri Bocoran soal Proses Naturalisasi Calon Striker Timnas Indonesia Selanjutnya: Siapa Dia?

Setelah Kevin Diks, PSSI Langsung Beri Bocoran soal Proses Naturalisasi Calon Striker Timnas Indonesia Selanjutnya: Siapa Dia?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi angkat bicara terkait proses naturalisasi selanjutnya untuk calon pemain berposisi penyerang Timnas Indonesia.
Coach Justin Tegas Sebut Permintaan PSSI Tak Masuk Akal, Minta Timnas Indonesia Ingat Hal Penting Ini dari Skuad Samurai Biru: Pemain Jepang Itu...

Coach Justin Tegas Sebut Permintaan PSSI Tak Masuk Akal, Minta Timnas Indonesia Ingat Hal Penting Ini dari Skuad Samurai Biru: Pemain Jepang Itu...

Coach Justin blak-blakan bilang permintaan PSSI tak masuk akal perihal Timnas Indonesia menang lawan Jepang. Minta berkaca diri dari pemain Samurai Biru yang...
Top 3 Bola: Striker Brasil Bersedia Dinaturalisasi, Daftar Pemain untuk Piala AFF 2024 Full Liga 1, hingga Jawaban Menohok PSSI kepada DPR

Top 3 Bola: Striker Brasil Bersedia Dinaturalisasi, Daftar Pemain untuk Piala AFF 2024 Full Liga 1, hingga Jawaban Menohok PSSI kepada DPR

Rangkaian tiga berita bola terpopuler di tvOnenews.com sepanjang Senin, 4 November 2024.
Kritikan Pedas Anggota DPR untuk PSSI soal Naturalisasi di Timnas Indonesia, Minta Kevin Diks dkk Jadi yang Terakhir: Kita Tidak Miskin Atlet!

Kritikan Pedas Anggota DPR untuk PSSI soal Naturalisasi di Timnas Indonesia, Minta Kevin Diks dkk Jadi yang Terakhir: Kita Tidak Miskin Atlet!

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah mengkritik PSSI soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dan meminta Kevin Diks serta dua pemain keturunan lainnya menjadi yang terakhir.
AFC dan FIFA Beri Lampu Hijau untuk Kevin Diks Memperkuat Timnas Indonesia di Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi dengan Syarat…

AFC dan FIFA Beri Lampu Hijau untuk Kevin Diks Memperkuat Timnas Indonesia di Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi dengan Syarat…

AFC dan FIFA beri izin Kevin Diks bela Timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi di laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?
Selengkapnya
Viral