Dinkes Sumut juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinkes kabupaten/kota dan puskesmas dalam pelaksanaan program pengendalian DBD.
Diakuinya, beberapa kendala kerap terjadi seperti beban kerja ganda dan rotasi petugas yang terlalu cepat di tingkat kabupaten/kota.
“Masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal stabilitas tenaga kerja dan pelibatan lintas sektor. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan untuk pengendalian DBD,” ucapnya.
Pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian DBD di 33 kabupaten/kota. Selain itu, langkah deteksi dini melalui penggunaan alat RDT DBD bagi individu yang mengalami demam juga menjadi fokus untuk menekan kasus baru.
“Kami membutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama mencegah dan mengendalikan DBD di Sumut,” tuturnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan kebijakan yang kuat, Dinkes Sumut optimistis dapat mengendalikan peningkatan kasus DBD di wilayahnya. (sgh/nof)
Load more