Namun demikian, lanjut Alan, pihaknya perlu kerja sama dengan para nelayan. "Kenapa? Karena pemerintah dalam menyalurkan yang namanya subsidi, semua mata kesitu (BPK, KPK) jangan salah sasaran, kantor Staf Presiden mendorong KKP dan BPH Migas dan juga Pertamina sebagai penyalur, supaya membenahi datanya dulu," kata Alan.
Selain masalah BBM bersubsidi sulit diperoleh nelayan dan pukat trawl, persoalan limbah juga dibahas dalam rembuk nelayan itu. (Martinus Sitorus/ito)
Load more