Sebuah Perusahaan Tambang di Lahat Didenda Rp20 Miliar Karena Garap Hutan Lindung

Lahat, Sumatera Selatan - Kejaksaan Negeri Lahat melakukan eksekusi pidana denda terhadap perusahaan PT Lahat Pulau Pinang Bara Jaya (PT LPPBJ) senilai Rp 20 Miliar. Bukan tanpa alasan, perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Merapi Selatan Lahat ini, dengan sengaja melakukan perambahan hutan lindung dengan membawa alat alat berat.

Bahkan perusahaan melakukan aktifitas pengangkutan hasil tambang di dalam kawasan itu, serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan di Desa Geramat, Kecamatan Merapi Selatan selama dua tahun.

"Amar putusan, PT LPPBJ terbukti bersalah dan nekat membawa alat berat untuk melakukan perambahan hutan dan mengangkat hasil tambang tanpa izin Mentri Kehutanan RI," kata Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Nilawati SH saat pers rilis di kantor BRI Kota Lahat, Selasa sore (5/4/2022).

Bahwa ekseskusi terhadap terpidana koorporasi tersebut sesuai, dengan putusan Mahkamah Agung RI No: 2439K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Agustus 2021. Menyatakan terdakwa PT LPPBJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa alat-alat berat, dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Lalu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya (LPPBJ), dengan pidana denda sejumlah Rp. 20 milyar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka satu bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka asset/harta terdakwa PT LPPBJ, disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar denda.

Dikatakan Nilawati, kasus tersebut terus bergulir, dan pada Senin (8/3/2021) menuntut korporasi/perusahaan yang menyatakan PT LPPBJ terbukti bersalah melakukan perusakan hutan, begitu juga berdasarkan putusan MA tanggal (26/8/2021).

Menurutnya, ada dua terpidana yakni Direktur PT LPPBJ Muhammad Darmansyah (45) dan korporasi perusahaan. Korporasi dikenakan denda Rp 20 miliar, pertama perusahaan membayar denda Rp 5 miliar, dan kedua Rp 15 miliar diselesaikan 15 Maret 2022. "Saat ini yang kita setor secara sinbolis ke BRI ada 10 miliar. Selanjutnyaa akan disetor seluruhnya ke BRI," ungkap Kejari Lahat," beber Nilawati.