"Rencananya rehab tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini, karena memang sebelumnya juga pemeliharaan rumah dinas tersebut belum pernah dianggarkan sebelumnya," tutup Rizal.
Terpisah, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Tebing Tinggi Sandy mengatakan, rehabilitasi rumah dinas wali kota dan wawali yang menelan dana fantastis ini tidak cocok mengingat saat ini masyarakat masih kesulitan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang 2 tahun melanda.
"Tidak cocok jika harus dipaksakan merehab rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, jika melihat kondisi masyarakat saat ini," ujar Ketua DPC Repdem Kota Tebingtinggi Sandy.
Selain itu, rehabilitasi rumdin wali kota yang mencapai Rp 500 juta merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran. Apalagi, kondisi rumah dinas tersebut belum terlihat rusak berat dan masih bagus, sehingga tidak perlu dibuat mewah.
"Ini tidak patut dicontoh, di tengah kondisi masyarakat kesulitan ekonomi, malah ada rehab rumah dinas yang mencapai Rp 500 juta. Itu adalah nilai fantastis," katanya.
Sandy menambahkan, banyak masyarakat yang sedang bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 karena tidak mempunyai kepastian ekonomi. Seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan ekonomi masyarakat.
"Kami berharap agar menunda dulu membangun 'istana' di tengah kondisi sulit. Alokasikan saja dananya untuk masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," ujarnya.
Perihal ini turut disoroti oleh Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pemuda (FKMP) Tebing Tinggi.
Load more