“Pembebasan lahan kantor bupati yang pada awalnya sebanyak 120 hektar kini hanya tinggal 79 hektar. Pendemo juga mengakui kalau mereka korban dari tokoh-tokoh tertentu dan adanya unsur paksaan dalam penyerahan tanah dahulunya. Hingga sampai saat ini pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman belum seluruhnya memilki sertifikat,” ungkap Hendri.
Sementara itu pendemo yang disambut oleh Sekda Pemkab Padang Pariaman, Rudi Revenaldi, mengungkapkan, beberapa hektar lahan perkantoran Pemkab Padang Pariaman hingga saat ini masih ada yang dalam proses pengurusan sertifikasi.
“Sampai saat sekarang kita masih menunggu proses pensertifikatan tanah perkantoran Pemkab, dari 79 hektar, 10 hektar nya suda di sertifikat kan,” ungkap Rudi.
Load more