Dana Sertifikasi Tak Kunjung Cair, Ratusan Guru Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Pematangsiantar, Sumatera Utara - Ratusan guru se-Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara berunjukrasa di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kamis (2/6/2022) pukul 14.00 WIB. Sebelum orasi, ratusan guru melakukan longmarch di sepanjang Jalan Sutomo hingga Jalan Merdeka Pematangsiantar. Dalam orasinya, massa meminta hak mereka yaitu dana sertifikasi yang tak kunjung dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untuk dua triwulan. 

Menurut Gopsu Situmorang, salah seorang guru mengatakan, dana sertifikasi guru merupakan hak guru yang seharusnya dibayarkan oleh dinas terkait per triwulan, dari Maret hingga Juni dengan jumlah bervariasi sesuai golongan. "Ada sekitar 1120 guru yang belum mendapatkan dana sertifikasi selama dua triwulan yang belum dicairkan oleh Dinas Pendidikan Pematangsiantar, dengan total berkisar Rp12 Miliar,” ungkap Gopsu. 

Usai menyampaikan orasi di pelataran kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, sejumlah perwakilan guru kemudian diterima oleh petugas dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untuk berdiskusi dan bertanya perihal dana sertifikasi guru yang belum dicairkan. Sempat terjadi perdebatan yang alot antara sejumlah guru dengan staf Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Ditemui di lokasi, Abdul Rasyid, Analisis Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar mengatakan untuk triwulan I (Januari, Februari, Maret) hari ini sekitar pukul 14.00 WIB sudah dibayarkan atau dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ke rekening masing-masing guru. "Sudah dibayarkan bang, hari ini boleh di-check ke rekening masing-masing guru, harusnya semalam cuma karena semalam hari libur tertunda sehari,” ungkap Rasyid.

Selanjutnya, Rasyid menambahkan, untuk triwulan II (April, Mei, Juni) masih proses pemberkasan dan akan dicairkan bila sudah selesai. "Buat teman-teman guru harap sabar, kita akan proses secepatnya apa yang menjadi hak dan tuntutan para guru, dan kami mohon maaf atas keterlambatan sebelumnya bukan karena disengaja tapi karena proses administrasinya yang sangat panjang,” tutup Rasyid. (dsg/wna)