Selain itu, pihaknya melalui tim pendamping keluarga akan memotret keluarga yang beresiko tinggi akan melahirkan anak stunting.
“Nah caranya bagaimana, nanti tim pendamping akan memotret kondisi keluarga tersebut. Baik kondisi rumah yang tidak layak huni, jamban yang kurang layak, kemudian air bersih yang tidak standar akan diselesaikan dan baik ibu hamil akan didampingi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwasanya ada pesan Presiden RI Joko Widodo bagi keluarga jarak anaknya jangan lebih kurang dari tiga tahun karena rentan kena stunting.
“Saya kira ini strategi yang teknis yang kita lakukan di lapangan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, ada 7 provinsi yang menjadi pusat operasi penurunan stunting, yakni NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTB, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.
“Jadi daerah tujuh provinsi yang tinggi angka stuntingnya harus dikerjakan dengan serius dan harus ada program yang lebih. Kemudian ada lima provinsi lagi, bukan karena angka stuntingnya tinggi tetapi karena penduduknya yang banyak,” ujarnya.
“Seperti, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara. Nah kelima ini bukan angka stuntingnya tinggi melainkan jumlah penduduk yang banyak, makanya juga Sumut menjadi preoritas karena jumlah penduduknya juga besar meskipun angka stuntingnya 24,4 persen dengan cara begitu di tahun 2022 akhir ini di, harapan kami angka stunting dari 24,4 persen menjadi 21,4 persen dan pada akhir tahun 2023 menjadi 17 persen angka stuntingnya,” sambungnya menjelaskan. (Aag).
Load more