- menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
- meminta pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik
- mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor migas
- menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM.
- transparansi data anggaran subsidi
- peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan kesehatan dan ekonomi.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, DPRD Madina menyatakan sikap yang sama menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dihadapan mahasiswa menjelaskan jauh jauh hari DPRD Madina sudah menyampaikan permintaan supaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
Bahkan, atas aksi mahasiswa tersebut, ketua DPRD Madina mengaku akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut.
"Karena tuntutan mereka juga kan tuntutan yang kita anggap wajar, jadi mereka menuntut bagaimana supaya pemerintah pusat bisa mengevaluasi kembali tentang kenaikan harga BBM karena ini yang menanggung risiko yang paling rentan adalah masyarakat bawah, jadi mereka mewakili masyarakat. kita dari DPR tidak ada hak atau tidak boleh untuk tidak menerima dan kita ikut tadi membuat pernyataan sikap supaya pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali tentang kenaikan harga BBM," ujar Erwin Efendi Lubis.
Kemudian, tampak aksi mahasiswa berakhir dengan damai setelah ketua DPRD Madina menanda tangani kesepahaman bersama tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Aksi unjuk rasa tersebut dikawal ketat anggota kepolisian. Sekitar 150 personil dari polres Madina dipimpin langsung Kapolres Madina AKBP Reza Chairul mengamankan aksi tersebut hingga mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (Rsr/Aag)
Load more