Batanghari, Jambi - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Batanghari, Jambi kembali menetapkan satu tersangka baru kasus korupsi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD- T) tahun anggaran 2019 yang merugikan negara sebesar Rp1,5 miliar lebih.
Pihak penyidik Kejaksaan Batanghari menetapkan LPS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkim Kabupaten Batanghari. Untuk mempercepat proses penyidikan, LPS ditahan selama 20 hari terhitung pada tanggal 28 September 2022 sampai 17 Oktober 2022 di ruang tahanan Polres Batanghari.
Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Sugih Carvallo menyampaikan bahwa penetapan tersangka baru tersebut merupakan tindak lanjut dari penyidikan perkara tindak pidana dugaan korupsi Pembangunan SPALD-T beberapa waktu lalu. "Berdasarkan hasil ekspos kita pada Rabu tanggal 28 September 2022 kemarin, tim penyidik menetapkan satu tersangka lagi yakni LPS selaku PPK di dinas Perkim," kata Kajari Batanghari, Kamis (29/9/2022).
Saat ini, lanjut Kajari, selama 20 hari ke depan tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk tersangka LPS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkim Kabupaten Batanghari.
Atas kasus ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk diketahui, sebelumnya tim penyidik Kejari Tebo telah menetapkan 3 orang tersangka yakni IP, IZ dan MYB selaku kontraktor pada proyek pembangunan SPALD-T yang beralamat di RT. 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian. Kejaksaan Negeri Batanghari juga telah menyidangkan terhadap tiga terdakwa dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jambi pada Kamis, 29 September 2022. (tar/wna)
Load more