"Kita bisa lihat bersama baru menjabat langsung main copot dan mutasi pejabat tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, sehingga membuat roda pemerintahan tidak stabil," ucapnya.
Karena banyak kebijakannya yang membuat gaduh, maka kami pimpinan partai politik bersama sejumlah tokoh masyarakat serta pemuka agama meminta Mentri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan evaluasi terhadap PJ Bupati Aceh Jaya.
"Kami desak Mendagri untuk melalukan evaluasi terhadap PJ Bupati, agar terciptanya kondisi masyarakat aman dan bermartabat," pungkasnya.
Sementara itu Pejabat Bupati Aceh Jaya Nurdin mengucapkan terimakasih atas saran dan kritikan yang disampaikan oleh forum lintas partai politik bersama tokoh masyarakat, karena menggunakan kontrol sosial terhadap pemerintah.
"Kita ucapkan terimakasih terhadap kontrol sosial, dengan adanya kritikan kita akan lebih baik untuk mengambil sebuah kebijakan," kata PJ Bupati Aceh Jaya.
Nurdin juga menjelaskan, terkait Tenaga Harian Lepas (THL) pemutusan kontrak terebut sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah pusat dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penghapusan Tenaga Harian Lepas.
"Terkait THL kan sudah jelas, ada nya peraturan untuk penghapusan, namun untuk menyelamatkan mereka agar tidak terjadinya pengangguran besar besar pemerintah akan membuat tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi mereka, semoga THL tersebut bisa lulus saat di uji nanti," terang PJ Bupati Nurdin kepada tvonenews.com. Pada Selasa (25/10/2022).
Load more