Dianggap Membuat Gaduh, Forum Lintas Parpol dan Tokoh Masyarakat Minta Mendagri Evaluasi PJ Bupati Aceh Jaya

Aceh Jaya, Aceh - Dianggap telah membuat kegaduhan, sejumlah pimpinan partai politik bersama sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama mendesak Mentri Dalam Negeri untuk segera melakukan evaluasi terhadap Pejabat Bupati Aceh Jaya.

Hal tersebut lahir setelah para pimpinan partai politik bersama sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama melakukan pertemuan lintas partai dan tokoh masyarakat Calang Kabupaten Aceh Jaya.
Azhar Abdurahman selaku juru bicara forum mengatakan Pejabat Bupati  Nurdin telah membuat kegaduhan sehingga membuat warga setempat tidak nyaman dalam kehidupan sosial.

Menurut Azhar Abdurahman yang juga Ketua Partai Lokal Aceh menyebutkan, semenjak dilantik menjadi PJ Bupati Aceh Jaya, Nurdin telah membuat sejumlah kebijkan yang merugikan warga setempat, seperti pemutusan kontrak sepihak terhadap ribuan tenaga kontrak.

"Belum sebelum menjabat sebagai PJ Bupati, sudah membuat kegaduhan dengan memutus kontrak ribuan tenaga honor dengan alasan devisit anggaran, namun di sisi lain menambah dana program kegiatan anggota dewan hingga miliaran rupiah," kata Azhar Abdurahman.

Azhar Juga menyayangkan kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut, karena jika ribuan tenaga honor tersebut tidak segera diselamatkan maka akan menciptakan pengaguran secara massal.

"Seharus PJ Bupati lebih mengutamakan nasib Tenaga Harian Lepas (THL) bukan menambah dana untuk para anggota dewan," tegasnya.

Selain itu kebijakan asal mutasi pejabat juga dianggap asal mutasi sehingga roda pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya tidak stabil.

"Kita bisa lihat bersama baru menjabat langsung main copot dan mutasi pejabat tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, sehingga membuat roda pemerintahan tidak stabil," ucapnya.

Karena banyak kebijakannya yang membuat gaduh, maka kami pimpinan partai politik bersama sejumlah tokoh masyarakat serta pemuka agama meminta Mentri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan evaluasi terhadap PJ Bupati Aceh Jaya.

"Kami desak Mendagri untuk melalukan evaluasi terhadap PJ Bupati, agar terciptanya kondisi masyarakat aman dan bermartabat," pungkasnya.

Sementara itu Pejabat Bupati Aceh Jaya Nurdin mengucapkan terimakasih atas saran dan kritikan yang disampaikan oleh forum lintas partai politik bersama tokoh masyarakat, karena menggunakan kontrol sosial terhadap pemerintah.

"Kita ucapkan terimakasih terhadap kontrol sosial, dengan adanya kritikan kita akan lebih baik untuk mengambil sebuah kebijakan," kata PJ Bupati Aceh Jaya.

Nurdin juga menjelaskan, terkait Tenaga Harian Lepas (THL) pemutusan kontrak terebut sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah pusat dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penghapusan Tenaga Harian Lepas.

"Terkait THL kan sudah jelas, ada nya peraturan untuk penghapusan, namun untuk menyelamatkan mereka agar tidak terjadinya pengangguran besar besar pemerintah akan membuat tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi mereka, semoga THL tersebut bisa lulus saat di uji nanti," terang PJ Bupati Nurdin kepada tvonenews.com. Pada Selasa (25/10/2022).

PJ Bupati Aceh Jaya juga meminta warga untuk bersabar, karena menurut Nurdin sebagai Pejabat Bupati yang masih baru pihak sedang berbenah untuk membangun Aceh Jaya secara ekonomi.

"Kita sedang berbenah banyak hal yang harus perbaiki, kita sedang fokus pada perbaiki fasilitas ekonomi dan mendorong UMKM untuk segera bisa bangkit.

"Kita sekarang sedang fokus membangun pasar, agar roda perekonomian warga bisa meninggkat, selain kita juga sedang fokus membangun kembali tempat pembenihan ikan yang selama ini tidak berjalan, sehingga nanti akan terwujud nelayan yang mandiri," pungkasnya.(KHA/LNO)