Begitu juga jika Presiden Jokowi reshuffle menteri dari partai lainnya, maka akan membuat partai berpikir ulang apakah tetap menjadi pendukung pemerintah atau akan keluar menjadi oposisi.
"Reshuffle memang hak prerogatif presiden, tadi tetap harus hati-hati karena jika salah akan membuat stabilitas pemerintahan menjadi terganggu," ujar peneliti Lampung Democracy Studies tersebut.
Idealnya, lanjutnya, reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan basis kinerja, bukan berdasarkan kepentingan politik semata.
Menteri yang kinerjanya baik harus dipertahankan. Sedangkan, menteri yang kinerjanya tidak maksimal harus diganti apapun latar belakang partai politiknya.
"Reshuffle harus berbasis kinerja, bukan karena faktor suka dan tidak suka. Terlebih hanya karena politik semata," tegasnya. (puj/nsi)
Load more