Bandar Lampung, tvOnenews.com - Isu reshuffle kabinet yang diprediksi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Februari 2023 bakal mempengaruhi tensi politik saat Pilpres 2024.
Terlebih lagi jika reshuffle dilakukan bukan berdasarkan kinerja menteri.
"Reshuffle jelas akan mempengaruhi tensi politik menuju Pemilu 2024. Apalagi jika yang di-reshuffle adalah menteri yang berasal dari parpol," kata Pengamat Politik dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fathul Mu’in saat dihubungi, Senin (30/1/2023).
Sekretaris Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung tersebut mencontohkan jika Presiden Jokowi reshuffle menteri dari NasDem karena telah mendeklarasikan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024, maka akan membuat tensi politik memanas.
NasDem bisa saja keluar dari koalisi pendukung pemerintah.
Pengamat Politik dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fathul Mu’in. Dok: Pujiansyah/tvOne
Begitu juga jika Presiden Jokowi reshuffle menteri dari partai lainnya, maka akan membuat partai berpikir ulang apakah tetap menjadi pendukung pemerintah atau akan keluar menjadi oposisi.
"Reshuffle memang hak prerogatif presiden, tadi tetap harus hati-hati karena jika salah akan membuat stabilitas pemerintahan menjadi terganggu," ujar peneliti Lampung Democracy Studies tersebut.
Idealnya, lanjutnya, reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan basis kinerja, bukan berdasarkan kepentingan politik semata.
Menteri yang kinerjanya baik harus dipertahankan. Sedangkan, menteri yang kinerjanya tidak maksimal harus diganti apapun latar belakang partai politiknya.
"Reshuffle harus berbasis kinerja, bukan karena faktor suka dan tidak suka. Terlebih hanya karena politik semata," tegasnya. (puj/nsi)
Load more