"Di Jogja, kita bisa melihat adanya mushola yang bersih dipenuhi mukena dan sajadah di RS Kristen atau Katolik. Hidup rukun bagi warga Jogja seharusnya bukan sesuatu yang mustahil," ungkap Kamaruddin.
Dalam kasus seperti ini, aparat penegak hukum dan pemerintah seharusnya tidak mudah menyerah pada tekanan pihak tertentu, dengan tetap melindungi hak ibadah kaum minoritas, yang kita tahu tidak punya kekuatan membela diri apabila ibadah mereka diganggu.
"PSI berharap agar masyarakat, aparat dan pemerintah mengedepankan musyawarah lintas agama dengan visi perlindungan yang berkeadilan tanpa diskriminasi kepada semua pemeluk agama. Hal ini untuk mencegah gesekan-gesekan pemeluk agama, apalagi menjelang tahun politik 2024," pungkasnya. (Nur/Buz)
Load more