Bantul, tvOnenews.com - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas atau perguruan tinggi mengikuti aksi Mimbar Demokrasi, Bahaya Oligarki untuk Masa Depan Demokrasi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Kamis (23/11/2023) siang.
Para mahasiswa mengenakan jaket almamaternya masing - masing. Aksi Mimbar Demokrasi ini salah satu tujuannya agar Pemilu 2024 berjalan jujur, adil dan demokratis.
Aksi mimbar demokrasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Darah Juang dan sumpah mahasiswa.
Koordinator Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud mengatakan, aksi ini untuk menyuarakan adanya keresahan para mahasiswa dan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia dan perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang.
" Beberapa permasalahan tersebut adalah adanya kelompok oligarki yang ditengarai mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro pada massa rakyat," tandas Muhammad Suhud.
Sementara terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan digelar tahun 2024, Muhammad Suhud berharap pemilu dilaksanakan secara adil, jujur dan demokratis. Pihaknya akan mengawal pelaksanaan pemilu 2024.
" Harapan kita terkait pemilu tetap dilaksanakan secara adil, jujur dan demokratis. Kalau keberlanjutan dari aksi ini tetap kita akan mengawal terkait demokrasi kita sendiri. Kemudian terkait putusan publik kita tetap mengawal yang ada di Indonesia," tegas Muhammad Suhud.
Sementara itu, Humas Aliansi Jaga Demokrasi, Nur Rohman, menyampaikan bahwa tidak hanya permasalahan intervensi kekuasaan terhadap masalah hukum di Indonesia saja yang membuat masyarakat merasa resah, tetapi juga terkait keresahan prinsip demokrasi yang semakin mengikis.
"Itu terbukti dari data indeks demokrasi kita yang semakin menurun dengan adanya penegakkan hukum yang lemah. Kami mengadakan aksi mimbar demokrasi ini tidak ada embel-embel partai politik, ini murni aksi mahasiswa. Sehingga, kami berharap sebagai mahasiswa dan kampus sebagai tempat pendidikan harus menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi," pungkas Nur Rohman. (ssn/buz)
Load more