Presiden Jokowi Siapkan APBN 2024 Sebesar 3.325 Triliun, DIY Dapat 15 Triliun

Yogyakarta, tvOnenews.com - Presiden Jokowi menyiapkan APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, untuk kementerian, lembaga serta pemerintah daerah. Dana tersebut terdiri atas belanja pemerintahan pusat sebesar Rp2467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Dari total APBN 2024 tersebut, terdapat pertumbuhan sebesar 8,6% dibandingkan APBN tahun 2023. Untuk DIY sendiri menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pusat sejumlah kurang lebih kisaran Rp15 triliun. Sedangkan untuk Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah atau TKD tahun 2024 berada di kisaran angka Rp11 triliun.

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan menyerahkan DIPA dan buku daftar alokasi TKD tahun 2024 pada Rabu (29/11) secara daring. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut hadir secara daring pula dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, guna menerima DIPA dan TKD 2024 tersebut.

“Gunakan anggaran yang telah diberikan dengan disiplin teliti dan tepat sasaran. Kedepankan transparansi dan akuntabilitas, jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu. Terakhir, eksekusi segera. Bolak-balik sudah saya sampaikan Januari segera dimulai anggaran itu,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan, realisasi anggaran di daerah sampai saat ini baru tercapai 64%, dan realisasi anggaran pusat baru mencapai 74%. Pada tahun 2024, Presiden Jokowi menekankan, jangan sampai terjadi lagi realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir tahun.

Guna mencegah hal tersebut, penyerahan DIPA dan TKD tahun 2024 dilakukan lebih awal, sehingga eksekusi dapat dilakukan tepat di bulan Januari 2024.

Khusus untuk pemerintah daerah, Presiden Jokowi menekankan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya APBD harus sinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan lebih layak.

“Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, bangun irigasi, bangun pelabuhan gede, tapi jalan provinsi, jalan kabupaten kotanya tidak dikoneksikan. Sudah bikin jalan tol, semestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyambungkan dengan kawasan itu menjadi kawasan wisata, kawasan pertanian tapi juga tidak dilakukan. Jadi untuk apa?” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rapat uang rakyat. Sehingga baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus fokus pada hasil. Orientasi adalah hasil, meskipun prosedur memang wajib. Hal yang paling penting adalah bermanfaat maksimal bagi rakyat.

“Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik di bidang kesehatan infrastruktur dan kembangkan alternatif alternatif inovasi pembiayaan,” tegas Presiden Jokowi.

Saat ini menurut Presiden Jokowi, ketidakpastian sedang mengintai di berbagai bidang. Situasi global masih penuh dengan ketidakpastian, pun dengan geopolitik yang tidak semakin baik, tapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim juga semakin nyata dan dirasakan oleh seluruh dunia. Krisis dan potensi resesi semakin menguat.

Perlu ada antisipasi atas ketidakpastian ini melalui automatic adjustment agar APBN menjadi lebih lincah. Ketika ada perubahan, diharapkan pengelola keuangan dapat lincah berubah.

Kementerian/Lembaga serta para Kepala Daerah wajib untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Alasannya, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Kunci pertumbuhan ekonomi hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi dan iklim investasi harus dijaga betul," tegas Presiden Jokowi.

Tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dirinya berpesan agar anggaran dioptimalkan. Serta wajib dilakukan penuntasan agenda pembangunan yang belum selesai. Pun dengan yang sudah direncanakan, untuk segera dituntaskan guna memperkuat pondasi bagi pemerintah.(nur/buz)