Yogyakarta, tvOnenews.com - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan merespon pernyataan Presiden, Joko Widodo terkait seorang presiden hingga para menteri boleh kampanye dan boleh memihak selama pemilihan umum.
Joko Widodo mengutarakan hal itu pada Rabu (24/1/2024) di Pangkalan TNI AU Halim Jakarta.
Anies pun menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat terkait hal tersebut.
"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat. Menurut saya, masyarakat bisa mencerna, menakar dan menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya, yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua dan memfasilitasi semua," tutut Anies usai bertemu Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan.
Menurutnya, bernegara itu mengikuti aturan hukum. Bagaimana semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum bukan merujuk pada selera. Juga bukan merujuk pada kepentingan yang menempel pada dirinya maupun kelompoknya.
Anies juga mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk menjelaskan terkait pernyataan yang diutarakan oleh presiden.
"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum negara kita atau tidak. Karena negara kita diatur menggunakan hukum. Sesudahnya rakyat bisa memilih," ucap Anies.
Gagasan perubahan yang ia bawa agar negara tidak diatur menggunakan selera tapi diatur oleh aturan hukum dan tidak diatur oleh kepentingan.
Sehingga jangan sampai menjadi kekuasaan karena hukum diatur oleh penguasa. Melainkan, Anies ingin penguasa diatur oleh hukum.
"Yang penting jangan merepotkan rakyat. Rakyat sudah lapangan pekerjaan sulit. Ditambah kerepotan tata aturan negara yang tidak diaati. Bagi kami serepot-repotnya kami masih sibuk rakyat. Dan itu bagian dari konsekuensi. Kami percaya selalu ada hikmahnya," ungkap Anies. (scp/buz)
Load more