Gabungan Buruh di DIY Tegas Tolak Kebijakan Tapera, Ini yang Ditawarkan Mereka

Dengan demikian, MPBI DIY menawarkan kepada pemerintah seharusnya membangun perumahan subsidi dulu dengan uang muka 0 persen dan dapat dicicil maksimal 30 persen dari UMP yang berlaku.

"Kalau program perumahannya seperti itu kami setuju, bukan dipotong-potong gak jelas kemudian dikorupsi," ucapnya.

Selain itu, harus ada revisi Undang-Undang (UU) tenaga kerja agar buruh mendapatkan upah yang layak.

Sebab, dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan yakni upah buruh yang murah dan harga tanah yang semakin mahal maka Tapera tak masuk akal. Karena itu, pemerintah seharusnya menaikkan upah buruh secara signifikan dan membangun perumahan buruh bersubsidi.

Di lokasi yang sama, Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengaku bila perihal Tapera, pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya karena program dari pemerintah pusat.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan juknisnya. Perihal ini juga diperlukan upaya untuk sosialisasi program ini," ucapnya. (scp/buz)