Zulkilfi Hasan Sebut Indonesia Ketinggalan Swasembada Pangan Sejak 28 Tahun Reformasi

Kulon Progo, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa Indonesia mengalami ketertinggalan dalam hal swasembada pangan sejak 28 tahun reformasi. Karena itu, kemandirian pangan menurutnya sangat penting.

"Kita hampir melupakan urusan pangan hampir 28 tahun selama reformasi. Dua tahun pertama reformasi, Pak Habibi sukses tapi laporannya ditolak pada waktu itu sehingga tidak meneruskan.

Lanjut ke Gus Dur, Ibu Megawati konsolidasi demokrasi masih ribut. Agak landai di zaman Pak SBY, tapi 10 tahun masih proses demokrasi. Bahkan zaman Pak SBY, kerbau boleh demo. Jadi memang seru kita bernegara," katanya saat meninjau uji coba program Makan Bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kabupaten Kulon Progo, Senin (16/12/2024).

Adapun, selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat, pemerintahannya fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga swasembada pangan atau kedaulatan pangan di Indonesia agak terlewatkan. Berbeda dengan era pemerintahan Suharto.

"Peninggalan Pak Harto begitu kuat mengenai irigasi, sawah, pupuk, bulog sehingga kita masih bisa bertahan, tetapi sudah mulai berkurang. Alhamdulillah Presiden Prabowo dimana-mana mencanangkan kita harus swasembada pangan, yang semula 2028 maju 2027," ucapnya.

Apabila mampu mewujudkan kemandirian pangan maka Indonesia tidak tergantung negara manapun. Bahkan, swasembada pangan dapat menjangkau hingga provinsi dan seluruh kabupaten/kota.

Dengan terwujudnya swasembada pangan ini, akan berdampak pada keterpenuhan gizi sesuai program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita ingin anak-anak sehat, cerdas dan kuat badannya. Sehingga, kita ingin setara menjadi negara maju apalagi sebentar lagi 100 tahun kita merdeka. Oleh karena itu, makanan penting untuk anak-anak," ungkap Zulhas.

Disampaikannya, pemerintah juga telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 71 Triliun untuk program makan bergizi gratis yang rencananya akan dimulai pada 2025 mendatang.  

"Kita tahun depan (makan bergizi gratis) Rp 71 Triliun dianggarkan Rp 10 ribu, tentu belum cukup sesuai apa yang kita harapkan. Kalau semuanya, diperkirakan empat ratusan triliun tapi APBN kita baru mampu Rp 71 Triliun," tutur Zulhas.

Oleh karena itu, anggaran sebesar Rp 71 Triliun harus dioptimalkan sehingga dari anggaran yang terbatas dapat menjangkau sebanyak mungkin anak yang mendapatkan program makanan bergizi gratis. (scp/buz)