"Sebenarnya, pengurangan populasi menjadi pilihan yang tepat dan paling masuk akal. Tapi ya mau gimana lagi kalau dari BKSDA tidak merekomendasikan," ujar Jayadi.
Karena benturan aturan tersebut, upaya mandiri yang bisa dilakukan petani hanya sejauh menghalau kawanan kera dari lahan pertanian mereka dengan peralatan seadanya.
"Ada yang memasang jaring yang dibentangkan sepanjang lahan pertanian, ada juga yang menggunakan petasan atau kembang api. Memang hanya sesaat kawanan kera tersebut pergi, namun pasti akan kembali lagi," terang Jayadi.
Jayadi menambahkan, DPP Gunungkidul sering juga menjadi "korban" protes dari petani yang lahan pertaniannya terkena serangan kera. Tapi pihaknya tak bisa berbuat banyak karena adanya benturan aturan. Namun demikian, dampak kerusakannya masih pada tahap wajar.
"Seperti beberapa waktu lalu ada laporan dari petani. Setelah kita konfirmasi ke petugas POPT Tepus kerusakannya tidak separah yang dilaporkan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala DPP Gunungkidul, Rismiyadi, mengakui, bahwa upaya penanganan kera ekor panjang sangat terbatas, mengingat BKSDA tidak merekomendasikan tindakan represif untuk mengurangi populasi.
Meski demikian, pihaknya berupaya mencari cara lain yang bersifat jangka panjang, sehingga kawanan kera tidak kembali menjarah tanaman petani.
Load more