Yogyakarta - Serikat pekerja menolak keputusan RUU PPP yang disahkan DPR pada Munas VIII yang digelar di hotel Inna Garuda Yogyakarta, Senin (30/05/2022) Hal itu disampaikan Presiden PP FSP KEP KSPSI,  Andi Gani Nena Wea usai memberi sambutannya.

Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) mengggelar musyawarah nasional (Munas) VIII di hotel Inna Garuda, Kota Yogyakarta, akan berlangsung hingga Rabu (1/6/2022) esok.

Sejumlah tokoh penting dari kalangan serikat pekerja turut hadir dalam Munas yang dihadiri lebih dari 400 anggota serikat pekerja dari seluruh tanah air. Di antaranya presiden KSPI Said Iqbal, ketua umum PP FSP KEP SPSI R Abdullah, serta Presiden PP FSP KEP KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Mereka berdiskusi membahas permasalahan kesejahteraan para pekerja serta hak-hak sosial, kesehatan, pendidikan dan terkait kemanusiaan lainnya.

"SP KEP SPSI setia pada garis perjuangan. Jangan pernah mundur membela kebenaran, apapun risikonya kita ambil. SPSI siap mengawal," kata Gani saat membuka Munas VIII Senin (30/5/2022) sore.

Seusai menbuka musyawarah, Gani menegaskan ada sejumlah persoalan elementer yang tak kunjung terselesaikan atas disahkannya RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Menurut Gani dengan disahkannya RUU PPP akan berdampak luas terhadap pekerja maupun UU Ciptakerja itu sendiri.

"Secara konsisten kami menolak Undang-undang Ciptakerja. Dan tuntutan kami terhadap pemerintah, mengeluarkan klaster pekerja dari Omnibus Law.