Ancaman Krisis Pangan, Ekonom Minta Satgas Pangan Diperkuat Jelang Pemilu 2024

Sleman, DIY - Sejumlah negara di dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan. Selain akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, hal itu juga disebabkan adanya gangguan rantai pasok, cuaca ekstrim, hingga naiknya biaya input pertanian.

Menurut riset dari World Economic Forum, saat ini tengah terjadi living cost crisis, atau krisis akibat kenaikan biaya hidup khususnya di negara maju. Sementara tingkat inflasi Indonesia sejauh ini masih berada di level rendah yakni 3,5% yoy, dibanding Eropa dan AS yang berada di atas 8%.

Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan fungsi Satgas Pangan untuk menghadapi ancaman tersebut.
"Setiap ada sinyal kenaikan harga pangan, akan muncul risiko penimbunan. Tugas Satgas Pangan sebagai garda terdepan tentu diharapkan bukan saja membongkar praktik penimbunan, tapi juga melakukan upaya pencegahan seperti menghidupkan early warning system (peringatan dini) di titik distribusi yang rawan apabila ada kejanggalan terkait jumlah pasokan maupun harga," kata Bhima dalam keterangan tertulis, Senin (27/6/2022).

Bhima menjelaskan, pada saat jelang Pemilu 2024 mendatang, dimungkinkan akan muncul potensi-potensi impor bahan pangan. Hal ini perlu diantisipasi dengan memaksimalkan ketugasan Satgas Pangan secara optimal.

Sejauh ini kerja-kerja Satgas Pangan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Seperti saat menangani kasus minyak goreng repacking, hingga kebocoran minyak goreng keluar negeri selama terjadi pelarangan ekspor beberapa waktu lalu.

"Satgas Pangan cukup sigap dalam memberantas praktik spekulan pangan, sehingga memberikan shock therapy kepada oknum yang ingin meraup untung berlebih di tengah kenaikan harga pangan. Harapan ke depan Satgas Pangan juga dapat melakukan pengetatan pengawasan khususnya di titik perbatasan," terangnya.

Bhima yang juga seorang ekonom tersebut menambahkan, pengawasan impor pangan jelang hajatan Pemilu selalu menarik perhatian. Selain akurasi data pangan yang wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala, pengawasan importir pangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.