Kemenkeu Tegaskan Anggaran Pemilu Mempergemuk Konsumsi Pemerintah Dalam Komponen PDB

Bogor, tvOnenews.com - Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan (PKEM Kemenkeu), Abdurohman mengatakan anggaran negara yang dikeluarkan untuk belanja Pemilu meningkatkan konsumsi pemerintah dalam komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Jadi ada dua hal yang kita lihat, pertama dari sisi alokasi belanja Pemilu terutama untuk KPU dan Bawaslu. 2023 dianggarkan Rp11,52 triliun, kemudian 2024 sebesar Rp15,97 triliun, jadi dampak langsungnya akan nambah ke pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam komponen PDB,” jelas dia, di acara Media Gathering Kemenkeu, Bogor, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut dia pun menjelaskan secara detil hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi pemerintah.

“2023 tambahan konsumsi pemerintah ini mungkin agak kasar hitung-hitungannya sekitar 0,75 persen, kemudian 2024 sekitar 1 persen. Ini kemudian dampak dari asumsi pengeluaran caleg 2023 ini asumsi kita dengan mengasumsikan bahwa jumlah 2019 itu mirip-mirip dengan 2024,” tuturnya.

Sebagaimana dalam pemaparannya dijelaskan untuk tingkat DPR ada 580 kursi, DPRD Provinsi Tingkat I ada 2.372 kursi, DPRD Kabupaten/Kota 17.510 kursi. 

Sehingga dari jumlah kursi tersebut, untuk caleg DPR diperebutkan tahun 2019 sekitar 8.037 orang yang mendaftar, kemudian DPRD Tingkat I dan II sekitar 258.631 orang. Maka diasumsikan jumlah caleg tetap antara tahun 2019 dan 2024 mendatang.

“Kita asumsikan pengeluaran caleh di level pusat sekitar Rp1 miliar. Kemarin saya lihat tv beberapa caleh ada yang bilang Rp5 miliar, Rp3 miliar, makanya kita katakan Rp1 miliar,” ungkapnya.

“Kemudian caleg DPRD sekitar Rp 200 juta per orang, ini dirata-ratakan saja asumsi moderat. Jadi dari itu total dampak ke Lembaga Non Profit 2023 sekitar 4,72 persen, naik 2024 6,57 persen,” sambung dia.

Kemudian ada dampak tak langsung ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14 persen pada 2023, sementara pada 2024 sekitar 0,21 persen. (agr/muu)