Ada Wacana Ditjen Pajak Bakal Diperkuat Menjadi Badan, Ekonom ADB Justru Sebut Tidak Berdampak ke Penerimaan Negara

Lebih lanjut Arief Ramayandi menilai urgensi bagi Indonesia untuk membentuk BPN bergantung pada Kementerian Keuangan. 

Bila lembaga bendahara negara merasa perlu untuk memusatkan fokus pada kebijakan fiskal, maka urgensi pembentukan BPN menjadi lebih tinggi. Sementara, bila Kementerian Keuangan merasa tekanannya belum cukup besar, maka urgensinya menjadi lebih rendah. “Jadi, itu tergantung Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Sebelumnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk BPN setelah dilantik.

Nantinya, DJP yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan akan lepas dari kementerian tersebut dan sebagai penggantinya, akan dibentuk BPN yang bertanggung jawab langsung ke presiden.

Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 23 persen. (ant)