Menko Perekonomian Sebut Investasi Tidak Memiliki Bendera, Mulai Dari Freeport, China dan Jepang Bisa Masuk ke Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia akan menerima seluruh negara dan investor, mulai dari Freeport, China dan Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, investasi tidak memiliki bendera dan tidak ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap investor dari negara tertentu. 

Hal tersebut diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima wawancara dari media Handelsblatt, di sela - sela kunjungannya ke Jerman beberapa waktu lalu. 

"Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Jadi menurut saya (yang berinvestasi di Indonesia) bukan hanya Tiongkok, tapi juga ada AS di sisi tembaga (Freeport). Dulu juga ada Jepang di sisi bauksit," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang dirilis Kamis (16/5/2024). 

Dia menjelaskan, Indonesia telah belajar dari sejarah investasi di berbagai sektor tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia akan lebih fokus untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan nikel. 

"Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya 2 miliar dolar AS. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai 26-30 miliar dolar AS dalam setahun. Jadi ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia,” jelas Menko Airlangga Hartarto.

Menko Perekonomian menambahkan bahwa di masa depan nikel Indonesia juga akan berbasis energi hijau melalui pabrik peleburan yang dioperasikan dengan tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, atau bahkan pembangkit listrik tenaga surya.

Bela Larangan Ekspor Nikel

Lebih lanjut Airlangga Hartarto tidak menganggap pembatasan perdagangan nikel menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Menurut dia, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. 

"Pemberlakukan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global. Dengan begitu, Indonesia dapat membawa nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia," jelas Airlangga Hartarto.

Terkait negosiasi dengan Uni Eropa, Menko Perekonomian ini mengungkapkan bahwa Indonesia ingin diperlakukan secara adil. Hal ini melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia secara berbeda, misalnya dengan Vietnam dan Thailand. 

"Negosiasi IEU CEPA (Kesepakatan Perdagangan Indonesia - Uni Eropa) tak kunjung usai dalam 7 tahun terakhir. Padahal Indonesia memiliki peran besar dalam tatanan perekonomian dunia. Indonesia tidak mau menunggu terlalu lama," katanya.

Kepada media Jerman, Airlangga Hartart menyebut Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16. Jika di tahun 2045 nanti jumlah penduduknya sekitar 320 juta orang dengan PDB sebesar 30.000 dolar AS per kapita, berarti Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian sejumlah 9 triliun dolar AS. 

“Saat ini Jerman memiliki ekonomi sekitar 4 triliun dolar AS. Jadi anda bisa membandingkan seberapa besar Indonesia di 2045 nanti," kata Airlangga Hartarto. (hsb)